Bisnis.com, JAKARTA--Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM berencana merevitalisasi Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan.
Gagasan revitalisasi muncul sebagai upaya mencari solusi atas evaluasi capaian Program Sumba Iconic Island for Renewable Energy-SII . Rasio elektrifikasi dan bauran EBT di Pulau Sumba meningkat karena implementasi Program SII. Namun, capaiannya masih jauh dari target 95% pada 2020.
Harris, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan selaku Ketua Komite Pelaksana Program SII, melaporkan saat ini rasio elektrifikasi Pulau Sumba meningkat dari 24,5% pada 2010 menjadi 50,9%. Kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Sumba mencapai 20,9%. Total kapasitas terpasang pembangkit EBT di Sumba mencapai 9,3 MW dan total nilai investasi (termasuk nonlistrik) Rp722,4 miliar.
"Walaupun rasio elektrifikasi dan bauran EBT mengalami peningkatan di Pulau Sumba, capaiannya masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Target ini sudah tidak realistis untuk dicapai, sehingga direkomendasikan untuk mengembalikan target Program SII ke time-frame awal, yaitu 100% Rasio Elektrifikasi pada 2025," ujar Harris, dikutip dari laman resmi Ditjen EBTKE, Jumat (26/10/2018).
Oleh karena itu, Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana menginstruksikan agar program SII direvitalisasi. Dia meminta semua pihak mengevaluasi kembali keistimewaan program ini. Itu diperlukan karena SII merupakan program multi pihak yang membutuhkan partisipasi dan kerja sama berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta dan lembaga nonpemerintah.
"Saya ingin merevitalisasi program ini, agar menjadi fokus perhatian seluruh pihak. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada," ujar Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana saat memimpin Rapat Pleno ke-13 Program SII, Kamis (25/10/2018).
"Dengan penetapan Sumba sebagai ikonis energi terbarukan, benar tidak program ini memiliki privilege. Kalau memang punya privilege, semua pihak harus memiliki program prioritas untuk mewujudkan target yang tercapai. Selain itu, Program SII seharusnya selaras dengan rencana kerja masing-masing pemangku kepentingan,” ujarnya.
Program SII, yang digagas Kementerian ESDM, Bappenas dan Hivos sejak 2011, adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal melalui peningkatan akses energi berkelanjutan.
Pemerintah melalui Ditjen EBTKE telah melakukan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan sejumlah tantangan dan hambatan dalam pengembangan energi terbarukan di Pulau Sumba.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain:
- investasi swasta (on-grid) di Pulau Sumba
- pendanaan publik
- operasionalisasi PLTBiomassa Bondohula 1 MW di Kabupaten Sumba Barat
- pembentukan BUMN Pengelola Pembangkit EBT di Pulau Sumba
“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali, mengevaluasi program-program di masing-masing instansi, terlebih lagi kita akan mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang baru,” kata Rida.
