Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik melakukan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras dengan metode kerangka sampel area.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan data beras nasional tidak pernah akurat sejak 1997. Data yang tidak akurat itu merupakan kesalahan banyak pihak, termasuk BPS.
"Mari kita lupakan masa lalu. Yang penting, bagaimana ke depan kita punya data produksi tepat sehingga kebijakan yang dirancang lebih fokus dan tepat sasaran," ujarnya, Rabu (24/10/2018).
Studi yang dilakukan BPS bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 1998 telah mengisyaratkan overestimasi luas panen sekitar 17,07%.
Begitu pula dengan perhitungan luas lahan baku sawah yang cenderung meningkat—fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pengalihan fungsi lahan untuk industri, perumahan atau infrastruktur, meskipun di sisi lain ada proses pencetakan sawah.
Walaupun sudah diduga sejak lama, upaya untuk memperbaiki metodologi perhitungan produksi padi baru dilakukan pada tahun 2015.
BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berupaya memperbaikinya dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).
KSA merupakan metode perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.
"Metodologi [yang digunakan menghitung data beras] harus sesuai ukuran, obyektif dan subyektif. Metodologi harus transparan, bisa dicek siapa pun sehingga tidak akan ada dispute yang menghabiskan energi," kata Suhariyanto.
Penyempurnaan berbagai tahap perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras.
Secara garis besar, tahapan dalam perhitungan produksi beras adalah dengan menetapkan luas lahan baku sawah nasional menggunakan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
Luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 adalah 7,1 juta hektare. Sebagai perbandingan, luas lahan baku sawah nasional menurut SK Kepala BPN-RI No. 3296/Kep-100.18/ IV/2013 tanggal 23 April 2013 adalah 7,75 juta hektare.
Suhariyanto menuturkan penetapan luas panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Menetapkan produktivitas per hektare kami juga melakukan penyempurnaan metodologi dalam menghitung produktivitas per hektar, dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis sampel KSA," tuturnya.
Dengan metode ini juga dapat ditetapkan angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering Giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras.
Penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei yang dilakukan BPS di dua periode berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi.
"Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional. Keempat tahapan tersebut telah selesai disempurnakan," ucap Suhariyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
