Bisnis.com, JAKARTA — Proyek kilang minyak masih menghadapi kendala, terutama kesiapan modal, mitra strategis, dan lahan. Bila masalah tersebut tidak segera diselesaikan, target proyek kilang sulit terealisasi tepat waktu.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tiga di antara enam kilang yang direncanakan, masih menghadapi persoalan lahan.
Ketiga proyek kilang yang dimaksud adalah kilang baru (grass root refinery/GRR) Tuban dan Bontang, serta revitalisasi kilang existing (refinery development masterplan/RDMP) Cilacap.
“Untuk 2 GRR, baru mau mulai pembangunan 2019 karena persoalan lahan belum selesai. Untuk RDMP Balikpapan, baru mau tender EPC . Padahal, sebelumnya target Pemerintah Jokowi 2 RDMP mau selesai 2019,” ujar Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian kepada Bisnis, Minggu (21/10/2018).
Kendala lahan juga diakui oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Arcandra mengakui 2 pekan lalu, Pertamina melaporkan bahwa perkembangan GRR Tuban masih seputar pencarian alternatif lahan. “Ada ide ubah lokasi, di Tuban atau Situbondo,” ujar Achandra.
Dia menampik PT Pertamina (Persero) tidak serius menggarap pengembangan proyek kilang. Pasalnya, pemerintah juga terus memfasilitasinya. “Kami serius dan sedang berusaha keras.”
Selain problem lahan, ada masalah lain, yakni kesiapan modal dan mitra strategis.
Menurut data Pertamina, total nilai investasi kilang 2 GRR dan 5 RDMP tercatat sebesar US$43 miliar atau Rp645 triliun (kurs Rp15.000 per US$).
Proyek kilang tersebut termasuk dalam penugasan pemerintah kepada Pertamina, sehingga dananya berasal dari internal perusahaan bersama perusahaan yang menjadi mitra strategis.
Di Kilang Cilacap, misalnya, Pertamina menggandeng Saudi Aramco, perusahaan minyak asal Arab Saudi. Namun, Saudi Aramco hingga saat ini dikabarkan masih menimbang untuk melanjutkan proyek itu karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Sementara itu, pengamat Energi Watch Mamit Setiawan menilai selain persoalan lahan, ada dua persoalan lain yang menghadang proyek kilang, yakni masalah kepastian hukum dan kebijakan berinvestasi, serta pasar.
Terkait dengan pembebasan lahan, menurut Mamit, ada banyak kendala yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. “Bahkan, untuk rencana kilang Tuban saja, mereka minta pindah lokasi karena masalah lahan ini.”
Untuk kepastian hukum berinvestasi kilang, Mamit menilai kebijakan terkait selalu berubah-ubah dan terkesan tanpa arah. “Investor akhirnya mundur karena tidak ada jaminan dari pemerintah.“
Sementara itu, para investor juga membutuhkan kejelasan perihal pasar BBM, sehingga mereka bisa berinvestasi secara maksimal.
“Ketiga hal itu menjadi kendala utama. Sisanya terkait dengan kesepakatan B-to-B antara Pertamina dan calon investor,” jelas Mamit kepada Bisnis, Minggu (22/10).
Melihat kondisi ini, dia memperkirakan berbagai proyek tersebut tidak akan rampung sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk proyek kilang di Balikpapan yang dianggap paling maju.
“Saya kira berat untuk selesai tepat waktu karena ini sudah molor sekian lama. Sampai pada tahapan kepastian, siapa yang mau berinvestasi saja sudah bagus.”
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengakui belum ada progres yang dapat disampaikan ke publik terkait dengan proyek kilang minyak.
Dia menjelaskan, salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah RDMP Balikpapan.
Sesuai dengan jadwal Pertamina, pemenang lelang EPC untuk RDMP Balikpapan tahap pertama akan diumumkan pada bulan ini. “Januari baru kami sampaikan kemajuannya,” tuturnya kepada Bisnis.
Pemerintah memang telah menugaskan Pertamina untuk mengembangkan atau merevitalisasi Kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, dan Dumai.
Selain itu, Pertamina juga ditugaskan untuk membangun dua kilang baru, yaitu Kilang Tuban dan Bontang dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel per hari (bph).
PRODUKSI MINYAK
Kebutuhan BBM di Tanah Air saat ini mencapai 1,6 juta bph. Namun, kapasitas kilang minyak di Tanah Air hanya sekitar 850.000—900.000 bph. Artinya, sekitar 43% BBM masih diimpor.
Sementara itu, produksi minyak siap jual atau lifting di dalam negeri hanya sekitar 800.00 bph. Bahkan, tren lifting minyak ke depan semakin turun
“Permintaan BBM meningkat, tetapi produksi minyak menurun. Sementara itu, kapasitas kilang minyak tidak tambah sedikit pun sampai dengan 2019,” ujar Ramson.
Misi kedaulatan energi memang menjadi salah satu agenda dalam Nawacita Kabinet Joko Widodo—Jusuf Kalla. Saat ini, Indonesia menjadi importir BBM dan minyak mentah.
Pembangunan kilang minyak butuh waktu yang cukup panjang. Jika seluruh tahap berjalan normal, proyek kilang minyak membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 7—7,5 tahun, diawali tahap pertama, yaitu studi kelayakan yang berlangsung selama 6—12 bulan.
