Ini Alasan Kenapa Izin Properti Jadi Ladang Panas Korupsi

Belum lama ini, terjadi penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap perizinan mega proyek Meikarta.
Maria Elena | 22 Oktober 2018 20:20 WIB
Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Belum lama ini, terjadi penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap perizinan mega proyek Meikarta.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan proses pengajuan perizinan untuk mendirikan bangunan seringkali terhambat di pemerintah daerah.

"Sikap REI sangat mendukung adanya online submission system (OSS) dari pemerintah pusat tapi, seharusnya banyak diberlakukan di daerah, kusutnya [urus perizinan] di pemerintah daerah," kata Soelaeman kepada Bisnis, belum lama ini.

Soelaeman menilai suap-menyuap terjadi karena belum semua daerah terlalu disosialisakan terkait OSS sedangkan pihak swasta ingin mempercepat pembangunan.

Dia mengatakan setidaknya ada 41 izin yang harus diajukan untuk akhirnya pengembang diperbolehkan mendirikan bangunan.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang menjelaskan sistem OSS sudah menjadi fokus pemerintah pusat agar pelayanan perizinan dijadikan satu pintu.

"Kenapa membuat pelayanan satu pintu, supaya izin itu mudah. Jika izin susah, orang akan mencari jalan [peluang korupsi]," kata Budi, belum lama ini.

Dia menjelaskan karena itu, penting bagaimana pemerintah membuat sistem perizinan yang transparan dan mudah, jika perlu prose perizinan tidak perlu lagi tatap muka, mengajukan izin secara online.

"Beberapa kantor sudah begitu, saya pikir di Bekasi ini belum bisa OSS, maka mereka mengurus izin lama, nyatanya begitu, kalau tidak kan tidak OTT," jelas Budi.

Senada dengan hal itu, Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo menilai dalam pengurusan perizinan sering menjadi celah bagi pengembang dan pemerintah melakukan kasus suap.

“Baik dari pemerintah dan pengembang sama-sama saling memanfaatkan, pemberi izin kerap memanfaatkan posisi dengan mempersulit pembuatan perizinan, sementara pihak pengembang ingin masalah perizinan cepat selesai,” kata Eddy.

Eddy mengatakan sebenarnya dalam aturan, waktu untuk membuat perizinan tidak lama. Ia mengambil contoh untuk pembuat perizinan IMB, waktu yang dibutuhkan hanya satu bulan, namun jika tidak ada uang tambahan, bisa-bisa proses pembuatannya bisa sampai satu tahun.    

“Kondisi inilah yang terkadang akhirnya membuat pengembang harus mengeluarkan biaya khusus untuk menyuap pihak-pihak tertentu agar proyek mereka bisa tetap berjalan," kata Eddy.

Dia menilai seharusnya pengembang menahan diri menggunakan jalur khusus membuat perizinan, tidak mengapa waktunya lama jika prosesnya lebih aman dan tidak melanggar hukum.

Tag : meikarta
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top