Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Progres Rekonstruksi Rumah Warga dan Fasilitas Publik di Lombok

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan di sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) secara bertahap.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) saat tiba di Bandara International Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (18/10/2018). Presiden melakukan kunjungan kerja ke NTB dalam rangka memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok berjalan lancar./ANTARA-Ahmad Subaidi
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) saat tiba di Bandara International Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (18/10/2018). Presiden melakukan kunjungan kerja ke NTB dalam rangka memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok berjalan lancar./ANTARA-Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan di sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) secara bertahap.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bantuan  pemerintah untuk masyarakat membangun rumahnya yang hancur akibat gempa sudah banyak yang disalurkan dan ratusan rumah sudah dalam proses pembangunan. 

Basuki mengatakan saat ini telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan dan tersebar pada 7 kabupaten/kota di NTB. kelompok masyarakat (Pokmas) . 

Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat. 

Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik. 

"Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO)," kata Basuki dalam keterangan resminya Minggu (21/10/2018).

Selain itu, Basuki mengatakan Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan.

Basuki mengatakan rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. 

"Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih," jelasnya.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir saja. .

Selain itu, untuk dukungan percepatan pembangunan Risha, telah dibuka workshop panel Risha untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di 5 tempat yang dilakukan BUMN Karya dan UMKM. 

Dari lima workshop panel Risha tersebut, tiga diantaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, dan PT Hutama Karya (Persero) di Kabupaten Lombok Barat.

Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko di Kabupaten Lombok Barat dan aplikator Iskandar di Kabupaten Lombok Timur. 

"Kita gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan," ujarnya.

Selanjutnya, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Basuki mengatakan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rekonstruksi 587 fasilitas publik yang terdiri dari 420 fasilitas pendidikan, 140 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, dan 2 pasar. Sedangkan sebanyak 50 fasilitas publik yang dikerjakan Kementerian PUPR dilaporkan telah selesai dibangun. 

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label  aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram yang telah ditinjau langsung oleh Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Irene Agustine
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper