Bisnis.com, NUSA DUA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri serta BUMN strategis menyelenggarakan Parallel Event untuk membahas skema pembiayaan Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian Annual Meeting IMF-World Bank Group (WBG) 2018.
Pertemuan ini menjadi terobosan konkret Indonesia pada rangkaian kegiatan Annual Meeting IMF-WBG 2018 terutama dalam penguatan skema pembiayaan Indonesia untuk memajukan ekspor dan outbound investment Indonesia.
Pihak-pihak yang diundang di antaranya para menteri keuangan dari sejumlah negara Afrika dan Asia, seperti Angola, Bangladesh, Kamerun, Ethiopia, Gabon, Mozambik, Namibia, Niger, Tanzania, Timor Leste, dan Somalia .
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indwarati menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama ekonomi dengan pasar prospektif, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dirinya berharap dengan adanya pertemuan bersama mitra Indonesia di pasar prospektif ini, dapat disusun sebuah kebijakan dan terobosan yang sesuai dengan harapan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus memperkuat regulasi nasional dan menciptakan inovasi dalam menghadapi kendala yang dirasakan BUMN dan pelaku usaha Indonesia ketika melakukan ekspansi usaha, terutama ke pasar Afrika.
"Salah satu alternatif yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengembangkan skema counter-purchase," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (14/10/2018).
Luhut menambahkan langkah ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan mengingat pentingnya dilakukan penguatan strategi pembiayaan ekspor Indonesia.
Selain itu, pertemuan-pertemuan lanjutan ke depannya dapat menjadi suatu proses memonitor kerja sama ekonomi konkret yang sedang dijajaki bersama oleh Indonesia dan mitra-mitranya di pasar prospektif.
Pada kesempatan ini, LPEI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Timah (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ruang lingkup kesepahaman tersebut adalah pengerjan proyek bersama serta komitmen LPEI untuk memberikan dukungan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja ekspor.
Terkait ekspor, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal, termasuk pemberian Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. Kebijakan ini disebut juga sebagai National Interest Account (NIA).
Dalam NIA, LPEI diberi penugasan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, atau asuransi kepada proyek-proyek yang dianggap strategis oleh pemerintah tapi sulit dilakukan oleh lembaga keuangan komersial lain.
Hal ini ditempuh untuk memperkuat dan ekspor dan outbound investment Indonesia yang merupakan dua kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hingga 2018, LPEI telah menerima lima penugasan khusus dengan total alokasi dana Rp2,7 triliun.
Penugasan itu mencakup ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh; fasilitas pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pemasok eksportir dalam rangka ketahanan usaha,; ekspor gerbong barang dan penumpang ke Bangladesh dan Srilanka; ekspor pesawat udara ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab (UEA), dan negara di kawasan Afrika; serta ekspor komoditas ke Afrika.
Tiga proyek yang disebut terakhir masih berjalan hingga saat ini.
