Ini Inovasi Pemerintah Biayai Pembangunan Infrastruktur

Inovasi menjadi kunci dalam melakukan mengeksekusi proyek infrastruktur. Pemerintah pun menyadari hal ini dan bersama BUMN miliknya melakukan inovasi di bidang pembiayaan infrastruktur.
Rinaldi Mohammad Azka | 05 Oktober 2018 19:16 WIB
Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini (dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan SDG Indonesia One di Jakarta, Jumat (5/10/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA -- Inovasi menjadi kunci dalam melakukan mengeksekusi proyek infrastruktur. Pemerintah pun menyadari hal ini dan bersama BUMN miliknya melakukan inovasi di bidang pembiayaan infrastruktur.

Kementerian Keuangan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur baru saja meluncurkan platform yang mengintegrasikan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan membutuhkan pembiayaan dengan para investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peluncuran platform ini merupakan langkah inovasi dalam hal pembiayaan infrastruktur.

"Mitra pemerintah akan mendapatkan manfaat seperti memperoleh akses dalam meraih peluang pasar di Indonesia, melakukan mitigasi dan mempercepat pelaksanaan dengan kemitraan strategis bersama PT SMI, mendapat manfaat dari adanya upaya mitigasi risiko dari skema blended finance, dan memperoleh ungkitan dari Iinvestasi yang dilakukan sekaligus mendapatkan manfaat sosiaI-ekonomi," paparnya, saat peluncuran platform tersebut di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Platform tersebut menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek, fasilitas mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan dan fasilitas investasi. 

Fasilitas-fasilitas tersebut lanjutnya, memungkinkan terciptanya manfaat yang Iebih luas bagi Indonesia, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra pemerintah; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban qukal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs. 

Selain itu, Menkeu mengatakan dalam waktu dekat, pIatform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana, seperti Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok, bersama dengan para mitra yang secara khusus menaruh perhatian pada upaya penanganan bencana. 

Pendiri CK Hutchison Holdings dan Lin Ka Shing Foundation, Li Ka Shing memberikan bantuan berupa donasi berjumlah US$5 juta atau senilai Rp75 miliar yang terdiri atas US$2 juta dari CK Hutchison Holdings dan US$3 juta daril Li Ka Shing Foundation melalui SDG Indonesia One.

"Donasi tersebut diperuntukkan bagi para korban bencana alam di Palu. Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Donasi ini akan dimanfaatkan untuk membantu ribuan masyarakat yang terdampak akibat gempa dan tsunami di wilayah tersebut. Donasi akan dimanfaatkan untuk membangun kembali Iinfrastruktur agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini menjelaskan bahwa SDG Indonesia One akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur di lndonesia.

Dia pun menjelaskan sejak awal peluncuran sudah ada dana yang terkumpul sebesar US$2,34 miliar atau setara Rp34,5 triliun. 

Sementara itu, dari sisi infrastrukturnya, sudah ada beberapa infrastruktur yang siap didanai melalui skema baru tersebut. Dia menyebutkan totalnya mencapai US$18 miliar.

"Ada beberapa yang distrukturkan KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], salah satunya adalah KPBU SPAM Semarang kan sudah ada pemenangnya. Kemudian ada lagi KPBU clean water di Pekanbaru, Umbulan juga sudah kan. Dan beberapa ada regional SPAM di kementerian PUPR," tuturnya. 

Ke depan, lanjutnya akan banyak proyek pengairan di pemerintahan daerah dan regional SPAM ini yang bisa menggunakan skema platform tersebut untuk air bersih dan sanitasi.

Selain itu, proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan yang menyasar rasio elektrifikasi di remote area bisa melalui skema ini. 

"Kalau ukurannya kecil dan ditawarkan ke swasta kan ga masuk bankability dan ukurannya, sehingga ini diarahkan dengan dana development fund, itu kita hibahkan dan cari skema supaya dia berkelanjutan," paparnya.

Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, antara Iain perusahaan swasta, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. 

Setidaknya sudah ada 29 mitra yang menandatangani komitmen sebagai pendonor melalui platform ini, diantaranya IFU dari Denmark, JICA dari Jepang, NZ Aid dari Selandia Baru, UNDP, ADB, ISDB, MRO dari belanda, AFD dari Prancis dan Standard Chartered.

Tag : pembangunan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top