Bisnis.com, PEKANBARU – PT Angkasa Pura II (AP II) menyatakan persero itu membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun untuk mengembangkan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sesuai rencana induk perseroan.
Executive General Manager PT AP II Pekanbaru Jaya Tahoma Sirait mengatakan pihaknya sudah merencanakan pengembangan Bandara Pekanbaru sampai 2035 mendatang.
"Tetapi dari pertemuan terakhir kami dengan Pemkot Pekanbaru, Pemprov Riau, Danlanud serta Direksi AP II, ada permintaan dari Pemkot agar kami bisa percepat pengembangan bandara hanya sampai 2025 saja," katanya Rabu (3/10/2018).
Jaya menjelaskan permintaan oleh Pemkot Pekanbaru itu memiliki alasan sendiri yaitu berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Sehingga hal itu menjadi tantangan bagi pihaknya mengingat perseroan juga mendapatkan amanat dari pemerintah pusat untuk mengembangkan dan membangun bandara baru di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Tantangan yang harus dihadapi AP II kata Jaya misalnya di bidang pendanaan. Dengan rencana pengembangan yang sudah disiapkan dan membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun, Bandara Pekanbaru akan memiliki runway sepanjang 3.000 meter dan mampu menampung kapasitas 8 juta penumpang, dari kondisi saat ini yang telah dioperasikan yaitu runway 2.600 meter dan terminal berkapasitas 4 juta penumpang.
Selain itu ada juga wacana dari pemkot dan pemprov—seperti dilontarkan oleh Gubernur Riau terpilih Syamsuar—untuk membangun bandara baru di daerah itu. Bila hal itu disepakati, diperkirakan dana yang harus disiapkan mencapai Rp3 triliun—Rp4 triliun.
"Ini beberapa tantangan yang kami hadapi dalam mengembangkan Bandara Pekanbaru saat ini. Selain itu kami juga menggandeng berbagai pihak agar rencana bisnis tadi berjalan lancar, seperti kerja sama dengan Kejati Riau untuk percepat proses pembebasan lahan," katanya.
Jaya menjelaskan percepatan pembebasan lahan milik masyarakat itu bertujuan untuk pengembangan kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
Saat ini masih ada dua bidang lahan di kawasan bandara yang belum dilepas oleh pemiliknya. Di sini pihaknya berharap peran Kejati Riau sebagai pengacara pemerintah untuk dapat menjembatani penyelesaian masalah pembebasan lahan tersebut.
Kemudian tujuan lain yang juga ingin diwujudkan dalam kerja sama dengan Kejati Riau yaitu soal kesulitan dalam penagihan kepada mitra AP II. Dengan adanya dukungan Kejati diharapkan tagihan yang belum dibayar tersebut dapat segera dilunasi.
"Selain itu dengan kerja sama ini kami juga perkecil celah terjadinya pelanggaran hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan," katanya.
Sementara itu Kajati Riau Uung Abdul Syakur mengatakan dengan kerja sama PT AP II pihaknya akan mendapatkan mandat berupa surat kuasa khusus guna menyelesaikan pembebasan lahan di sekitar bandara Pekanbaru.
"Dengan MoU ini kami akan memiliki surat kuasa khusus untuk membantu pembebasan lahan yang sudah berjalan sebagian, mudah-mudahan dengan kerja sama ini lebih efektif dan lebih lancar, tinggal 2 bidang lahan lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
