Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 11 usulan pembangunan jalan tol prakarsa dengan total panjang 514,80 kilometer dan biaya investasi Rp212,29 triliun masih menunggu kelengkapan dokumen dari pihak inisiator untuk bisa dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang didapat Bisnis, tiga dari 11 usulan prakarsa tersebut baru diajukan pada tahun ini.
Ketiga ruas tersebut yakni Pasar Jum’at—Parung dan Harbour Toll Road Semarang oleh kontraktor swasta PT Sumber Mitra Jaya dan Jakarta Outer Ring Road (JORR III/elevated) Cikunir—Ulujami oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Sementara itu, delapan ruas sisanya merupakan usulan pengajuan sejak tahun-tahun sebelumnya.
Ruas-ruas tersebut yaitu Mojokerto—Mojosari—Gempol oleh konsorsium PT Waskita Toll Road dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP); Bandung Outer Ring Road oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Jasa Sarana dan PT Daya Mulia Turangga; Serpong—Maja oleh konsorsium PT Hanson Infrastructure International dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Selain itu, proyek jalan tol Harbour Toll Road Semarang diusulkan oleh oleh konsorsium JSMR dan PT Waskita Toll Road; Gasibu—Ujung Berung—Soekarno Hatta (fase I) oleh WIKA; Ujung Berung—Cisumdawu (fase 2) oleh WIKA; dan Cikarang—Ciranjang oleh PT Wiranusantara Bumi yang belakangan mengajukan usulan kembali untuk membentuk konsorsium bersama PTPP.
Baca Juga
Kepala Bidang Investasi Badan Pengatur Jalan Tol Roy Sudiro mengatakan bahwa sebelas usulan tersebut sudah mengajukan surat prakarsa dan dievaluasi awal, tetapi dikembalikan kembali untuk dimatangkan lagi konsepnya oleh calon pemrakarsa.
“Ini masih di internal mereka, mereka masih mematangkan lagi hitungannya. Nanti dari situ mereka akan mengusulkan kembali untuk dievaluasi lebih lanjut,” kata Roy kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Menurutnya, sejumlah indikator menjadi pertimbangan untuk melanjutkan usulan prakarsa selain dari perkiraan biaya konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tol, salah satunya biaya tanah.
“Bukan hanya biaya konstruksi, tapi juga, misalnya, lahan karena kami minta itu tanggung jawab mereka karena ini proyek prakarsa. Jadi, mereka masih berhitung, mereka harus pastikan tanah dan lokasinya juga harus bisa dibebaskan,” jelas Roy.
