Bisnis.com, JAKARTA — Tren positif pertumbuhan surplus neraca dagang nonmigas yang terjadi sejak 2014—2017 berpeluang terhenti pada tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan nonmigas secara konsisten terus bertumbuh di atas US$10 miliar selama 4 tahun terakhir, setelah hanya mencapai US$8,55 miliar pada 2013.
Pada 2014, nilai surplus neraca perdagangan nonmigas menembus US$11,24 miliar, 2015 naik menjadi US$13,71 miliar, 2016 kembali bertumbuh menjadi US$15,16 miliar, dan pada tahun lalu menyentuh 20,41 miliar.
Adapun, sepanjang 2013—2017, surplus neraca perdagangan nonmigas secara kumulatif tumbuh 22,61%.
Namun, tren positif tersebut berpotensi gagal berlanjut pada tahun ini, setelah kinerja surplus neraca dagang nonmigas RI sepanjang Januari—Agustus 2018 menunjukkan gejala-gejala pelemahan.
Pada delapan bulan pertama tahun berjalan, surplus nonmigas hanya mencapai US$4,26 miliar alias terpelanting jauh dari capaian pada periode yang sama tahun lalu senilai US$14,46 miliar.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan, pemerintah selama ini terlalu terfokus kepada sektor migas yang dituding sebagai pemicu defisit neraca perdagangan RI secara total.
Neraca dagang migas selama Januari—Agustus 2018 tercatat defisit sejumlah US$8,35 miliar, naik dari periode yang sama tahun lalu senilai US$5,39 miliar.
“Sektor migas memang menjadi perhatian karena terus defisit, lantaran masalah klasik yang berulang. Namun, pemerintah perlu melihat kinerja perdagangan sektor nonmigas yang juga memburuk. Upaya pemerintah untuk menekan impor nonmigas pun masih terbatas,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (23/8/2018).
Menurutnya, salah satu penyebab masih lemahnya kinerja sektor nonmigas adalah kebijakan memacu infrastruktur oleh pemerintah.
Meskipun pemerintah telah menunda sejumah proyek strategis nasional guna mengerem impor produk penunjang infrastruktur, upaya tersebut dinilai cukup terlambat.
Pasalnya, impor nonmigas RI Januari—Agustus 2018 telah menyentuh US$104 miliar, alias melambung tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama 2017 yang berjumlah US$84 miliar.
Alhasil, lanjut Fithra, apabila melihat kinerja sektor nonmigas yang telah memasuki bulan kedelapan 2018, dia pesimis torehan neraca perdagangan pada akhir tahun ini akan melanjutkan tren surplus di atas US$10 miliar yang terjadi sejak 2014.
Kendati laju ekspor nonmigas sepanjang Januari—Agustus 2018 telah menyentuh US$108,68 atau tumbuh 10,02% secara year on year (yoy), torehan surplus neraca dagang nonmigas yang menyamai capaian 2017 akan sulit dicapai.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 11% pada tahun ini dari realisasi tahun lalu senilai US$152,99 miliar.
Fithra menilai, kinerja manufaktur terutama sektor industri nonmigas, terlanjur terabaikan. Hal itu tercermin dari kontribusi sektor manufaktur terhadap poduk domestik bruto (PDB) nasional yang masih 20% sepanjang tahun ini, atau tak berubah banyak dari tahun lalu yang mencapai 20,16%.
Sementara itu, jika dilihat dari data BPS, komoditas andalan yang ekspornya mengalami koreksi secara yoy pada Januari—Agustus 2018 adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang turun 11,55% serta karet dan barang dari karet yang anjlok 18,25%.
Dia berpendapat, koreksi ekspor CPO salah satunya dikarenakan masih tertutupnya pasar di India dan Uni Eropa.
“Maka dari itu, CPO ini perlu diperkuat ekspor ke negara pasar baru maupun produk turunannya seperti minyak kemasan. Perluasan ke negara kawasan Afrika menjadi lokasi yang cocok,” jelasnya.
Terlebih, lanjutnya, ekspor RI ke beberapa negara Benua Hitam masih belum kuat. Fenomena itu salah satunya tercermin dari ekspor nonmigas ke Afrika Selatan yang turun 6,76% secara yoy sepanjang Januari—Agustus. Padahal, di negara tersebut, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor 1,5% pada tahun ini.
PEMBATASAN EKSPOR
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya berargumen, melempemnya neraca perdagangan nonmigas pada tahun ini disebabkan oleh kinerja sektor batu bara lantaran adanya pembatasan ekspor.
Sebab, para eksportir batu bara wajib memenuhi kebutuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) untuk kebutuhan PT PLN (Persero) sebesar 20% dari total produksinya.
Di sisi lain, dia melihat adanya peningkatan impor nonmigas untuk produk konsumsi dan bahan baku penolong.
“Untuk itu kami berlakukan kenaikan tarif PPh pasal 22 bulan ini. Semoga dengan adanya kebijakan itu, ditambah dengan ekspor nonmigas yang sangat berpeluang tembus 11%, akan memperbaiki neraca nonmigas,” ujarnya.
Saat dihubungi terpisah, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Juwono mengatakan, kinerja sektor nonmigas menjadi salah satu perhatian kalangan pengusaha.
Dia melihat, sektor perdagangan daring menjadi salah satu faktor yang membebani kinerja neraca dagang nonmigas.
“Marketplace dan perdagangan elektronik saat ini justru didominasi produk impor. Fenomena ini harus diwaspadai. Padahal pengusaha kita seharusnya punya ruang yang sama di marketplace, terutama untuk maksimalkan ekspor,” ujarnya
Dengan demikian, dia berharap pemerintah tidak hanya menerapkan penurunan batas pengenaan bea masuk barang kiriman (de minimus) dari US$100 menjadi US$75, tetapi juga mengkaji pencabutan daftar negatif investasi (DNI) sektor dagang daring.
Menurutnya, pengetatan kepemilikan asing dalam sektor dagang-el akan membuat produk dalam negeri memiliki kesempatan lebih baik untuk masuk ke sektor tersebut dan bersaing di dalam negeri.
