Bisnis.com, JAKARTA – Jepang masih tercatat sebagai salah satu negara Asia yang paling banyak menanamkan investasi properti di Indonesia.
President Director PT Sakura Project Management Kentaro Tani mengakui bahwa investor asal Jepang memang melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Kentaro menyebut, Indonesia merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara.
“Kami satu sama lain berkompetisi, tetapi sebenarnya kita bekerjasama, sebagian kami memiliki kerjasama mengembangkan lokasi yang berbeda. Ada yang membidik di BSD, ada yang di Jakarta, dan Cikarang,” jelas Kentaro kepada Bisnis di The Plaza Office Tower, Rabu (19/9/2018).
Dia menjelaskan bahwa investor Jepang masih akan membidik investasi perumahan di Indonesia sampai dengan 10 tahun mendatang. Alasannya, pengusaha di Jepang sudah tidak memiliki ruang lagi untuk melakukan ekspansi di Jepang. Lahan yang terbatas dan pertumbuhan yang sudah optimal membuat pengusaha asal Jepang memiliki lebih ekspansi mengembangkan sayap usaha ke luar negeri.
Adapun, segmen perumahan yang paling banyak dibidik oleh investor Jepang adalah kondominium. Beberapa proyek yang sudah berjalan di Indonesia, misalnya kondominium BRANZ BSD kerjasam Tokyu Land dengan Mitsubishi.
Kepada Bisnis, Kentaro menceritakan PT Sakura Project Management di Indonesia yang berfungsi menjadi manajemen properti proyek asal Jepang. Dia mengupayakan agar semua klien dari perusahaan bisa sukses. Klien Sakura Project Management selain BRANZ BSD adalah Toto Building 81 Slipi di Jakarta Barat.
Baca Juga
Adapun, PT Sakura Project Management ini menawarkan jasa manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Target dari PT Sakura Project Management nantinya adalah menjadikan perusahaan meraih gelar perusahaan nomor satu di Asia Tenggara.
Kentaro menceritakan beberapa halangan perusahaan asing di Indonesia adalah kepastian hukum terutama terkait penyelesaian izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, banyak investor Jepang yang mengurungkan niat berinvestasi akibat kondisi ketidakpastian hukum.
“Kalau di sini bunganya tinggi, di Jepang bunga kami cukup rendah. Nah, IMB itu menjadi penentu uang bisa masuk atau tidak. Sebab proses di Jepang, dana pembangunan hanya bisa diluncurkan oleh BOD [Board of Director] jika sudah ada kepastian hukum IMB. Kalau tidak ada, ya kami tidak akan memulai pembangunan sama sekali,” ungkap Kentaro.
Kepastian hukum menjadi isu penting menurut Kentaro, karena kultur pengembang Jepang sangat berbeda dari pengembang negara lain. Biasanya untuk pembangunan, direksi sudah menyiapkan anggaran yang pasti, namun tidak akan bisa digunakan tanpa legalitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
