Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia mengusulkan adanya pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi pemegang izin badan usaha pelabuhan (BUP).
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi persaingan tak sehat antara BUP pemegang konsesi di pelabuhan dengan aktivitas perusahaan bongkar muat (PBM) yang sudah eksisting di seluruh pelabuhan Indonesia.
Hm.Fuadi, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Kemenhub dan harapannya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan aturan tehnis/juklaknya agar wilayah kerja BUP dapat diatur ulang.
Fuadi mengatakan, sesuai dengan Rakernas APBMI 2018, asosiasinya menyoroti keberadaan Permenhub No: 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke kapal, lantaran beleid itu mengancam eksistensi PBM karena BUP pemegang konsesi juga bisa melaksanakan bongkar muat di pelabuhan.
"Sudah ada respon positif dari Kemenhub dan rencananya pekan ini APBMI akan bertemu dengan Kemenhub untuk membicarakan soal aturan juklak atau juknis kegiatan BUP itu. Kemungkinan akan diatur dengan menerbitkan Permenhub yang baru untuk itu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/9/2018).
Dia mengatakan, ratusan PBM anggota APBMI telah membuat petisi yang mempersoalkan PM.152/2018 itu dan telah disampaikan kepada Kemenhub dan Ombudsman RI.
Fuadi mengungkapkan, asosiasinya terus melakukan kompetensi PBB diseluruh Indonesia melalui pelatihan dan uji kompetensi itu untuk mewujudkan standarisasi kinerja dan layanan operasional bongkar muat di pelabuhan yang ditetapkan Kemenhub.
Disisi lain, imbuhnya, APBMI telah melakukan pola kemitraan berdasarkan prinsip business to business ( b to b) yang lebih dengan BUMN kepelabuhan yakni PT.Pelindo I,II,III dan IV dalam rangka mendorong sinergi.(K1)
