Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung pada tahun ini.
Sepanjang 2018, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 134 jembatan gantung di 20 provinsi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jembatan gantung mempermudah akses masyarakat dengan memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan silaturahmi antar warga.
“Jembatan gantung sangat dibutuhkan dan kehadirannya disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. Ini untuk menggantikan yang Indiana Jones,” kata Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/9/2018).
Pembangunan jembatan gantung dengan panjang antara 42 m - 120 m, dilakukan oleh Ditjen Bina Marga di beberapa provinsi. Perinciannya, sebanyak 3 unit jembatan gantung di Aceh, 6 unit di Sumatera Barat, 2 unit di Sumatera Selatan, 30 unit di Banten , 9 unit di Jawa Tengah, 12 unit di Jawa Timur, 4 unit di Kalimantan Barat.
Selain itu, 2 unit di Sulawesi Tengah, 8 unit di Sulawesi Selatan, 4 unit di Nusa Tenggara Timur, 2 unit di Riau, 7 unit di Sumatera Utara, 4 unit di Jambi, 23 unit di Jawa Barat, 3 unit di DIY, 4 unit di Kalimantan Tengah, 1 unit di Kalimantan Timur, 2 unit di Sulawesi Tenggara, 4 unit di Sulawesi Utara dan 4 unit di Papua.
Dari 134 jembatan gantung, sebanyak 62 unit telah terkontrak, 63 unit dalam proses lelang, dan 9 unit masih dalam tahap persiapan lelang.
Basuki menargetkan 50 unit akan rampung bulan November 2018 sedangkan 84 lainnya pada Desember 2018. Anggaran untuk pembangunan 134 jembatan gantung tahun 2018 sebesar Rp770,5 miliar.
Pembangunan jembatan gantung telah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2015 sebanyak 10 unit, 7 unit pada 2016, dan 13 unit pada 2017.
Basuki juga memastikan bahwa pembangunan jembatan gantung tidak akan terpengaruh atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Material yang digunakan dalam pembangunan jembatan gantung merupakan material produksi dalam negeri.
