Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian PUPR Tidak Ambil Pusing Soal Anggaran Rehabilitasi Korban Gempa

Kementerian PUPR Tidak Ambil Pusing Soal Anggaran Rehabilitasi Korban Gempa
Seorang warga berada dekat puing-puing rumahnya yang roboh pascagempa di Dusun Labuan Pandan Tengak, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). /Antara
Seorang warga berada dekat puing-puing rumahnya yang roboh pascagempa di Dusun Labuan Pandan Tengak, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak ambil pusing terkait anggaran dalam melakukan rehabilitasi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Basuki menuturkan bahwa pihaknya lebih memfokuskan untuk bekerja terlebih dahulu dan tidak terlalu memikirkan dana yang dibutuhkan hingga triliunan rupiah.

"Saya tidak pusing, yang penting kerja dulu. Kalau pemerintah bantu, pemerintah punya syarat kamu harus bangun yang lebih baik, masa kalau ada orang bangun yang biasa-biasa saja masa saya harus diam. Nanti saya disalahkan juga. Sudah tahu itu salah kok saya diam, ujar Basuki Hadimuljono, di gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Sebelumnya menurut informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah telah menyiapkan dana Rp985,8 miliar untuk penanganan darurat dan kemanusiaan bencana gempa Lombok, dengan rincian  Rp557,7 miliar melalui BNPB dan Rp428,1 miliar melalui kementerian atau lembaga.

Basuki menyebutkan bahwa proses rehabilitasi saat ini menggunakan anggaran dana Kementerian PUPR, sedangkan anggaran dana yang diajukan ke BNPB masih belum cair.

"Kalau darurat pakai anggaran kami sendiri, total 176 miliar. Kalau yang kita ajukan ke bnpb yang 529 miliar, itu belum cair. Yang menteri keuangan 1,9 triliun dari seluruh kementerian. Anggaran BNPB harus cair tahun ini," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan, untuk jumlah anggaran yang akan dicairkan tersebut, kementerian dan lembaga terkait masih harus menunggu usulan anggaran melalui BNPB.

“Nah itu yang akan kita tunggu-tunggu dulu, berapa besarnya itu, tidak mungkin bisa kita keluarkan berapa tanpa ada usulan dari anggaran dari kementerian atau lembaga terkait melalui BNPB,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper