Bisnis.com, JAKARTA -- Pengusaha menyatakan lonjakan permintaan alat berat dari Indonesia seharusnya lebih tinggi dibandingkan realisasi saat ini. Keterbatasan kemampuan produksi pada perusahaan manufaktur internasional menjadi penyebab keterbatasan impor.
Dipar Tobing, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat dan Konstruksi Seluruh Indonesia (Appaksi) menuturkan saat ini permintaan alat berat terus melonjak tajam. Sumber utama permintaan dari membaiknya harga produk tambang serta giatnya pemerintah membangun infrastruktur.
"Sekarang permintaannya cukup bagus. Tambang bergerak. Infrastruktur cukup banyak. Kami perkirakan tahun ini tumbuh 30%-40%," kata Dipar, Kamis (23/8/2018).
Alat-alat berat dengan kapasitas di atas 20 ton ini, telah dipesan oleh pengusaha semenjak 1 tahun lalu. Permintaan yang diajukan pada kenyataannya jauh di atas realisasi saat ini.
"Kalau produsen tidak membatasi dengan kuota, kami yakin tumbuh lebih tinggi lagi hingga di atas 60%," katanya.
Meski industri sedang tumbuh sangat tinggi, Dipar menyatakan pihaknya mengkhawatirkan ekses setelah proyek-proyek strategis pemerintah rampung. Banyak alat berat yang dikhawatirkan menganggur sehingga membuat pengusaha akan melakukan perang harga.
"Akhirnya berujung pada kualitas proyek karena harga kelewat murah. Asosiasi tidak dapat mengintervensi masalah harga ini ke anggota karena ini dapur masing-masing. Kami hanya dapat menghimbau agar pengguna jasa menetapkan harga yang wajar," katanya.
Tantangan lain dalam industri alat berat, sebagian besar masih harus diimpor karena belum ada produsen yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan oleh proyek-proyek infrastruktur ataupun industri pertambangan.
"Selain itu, terdapat tantangan dari bebas masuknya alat-alat berat untuk proyek tertentu, proyek-proyek yang dibawa [dibiayai melalui skema hutang tertentu seperti daei China], mereka membawa alat berat sendiri [dari negaranya]," katanya.
Pemerintah diminta menyadari kondisi ini. Apalagi saat ini kepercayaan industri keuangan untuk pembiayaan alat berat belum sepenuhnya pulih. Pemerintah diminta meredam efek negatif yang mungkin akan timbul.
