Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian menargetkan lembaga-lembaga riset yang ada di universitas menjadi solusi penemuan alternatif bahan baku farmasi untuk menekan impor.
Achmad Sigit Dwiwahjono, Direktur Jendral Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian menyampaikan importasi bahan baku obat menjadi penyumbang yang cukup besar sehingga menekan neraca perdagangan.
"Untuk farmasi sendiri impor [bahan baku] mencapai US$5 miliar, itu cukup besar," kata Sigit di Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Sigit menyatakan dukungan universitas menemukan bahan pengganti ini terus diupayakan. Pihaknya tidak dapat menentukan target waktu, akan tetapi pihak Kemenperin memberi dukungan penuh.
"Kami sekarang bekerjasama dengan universitas-universitas, untuk meneliti kira-kira yang bisa substitusi [bahan baku dari impor] apa?" Katanya.
Selain menemukan bahan pengganti, Sigit menyatakan pihaknya juga menggencarkan promosi untuk mendatangkan investasi baru. Masuknya investor yang membawa pengalaman, modal dan ilmu pengetahuan akan mempersingkat proses ketersediaan bahan baku bagi industri farmasi dalam negeri.
"Paling cepat [mengganti bahan impor] dengan masuknya investasi, tapi [meyakinkan investor] butuh proses yang panjang," katanya.
M. Rahman Roestan, Direktur Utama PT Bio Farma (persero) menyatakan kolaborasi dengan para peneliti dari berbagai universitas terbukti memangkas waktu produksi obat dan vaksin.
Dengan model ini penemuan obat yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri sendiri dapat dipangkas hingga setengahnya.
Dia mencontohkan untuk satu riset dari awal menemukan sebuah obat hingga dapat digunakan oleh manusia, maka dibutuhkan waktu 15 tahun sampai 20 tahun. Akan tetapi dengan kolaborasi lintas lembaga penelitian, maka waktu ini akan lebih singkat.
"Nanti seperti puzzle, akan digabungkan dan dicocokan kemajuan penelitian dari subjek yang sama dari berbagai lembaga penelitian sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," katanya di gedung Ombudsman RI.
Pemerintah sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden No.6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam beleid itu pemerintah menargetkan kemandirian bahan baku obat dan alat kesehatan pada 2025.
Dalam beleid ini pemerintah menyatakan akan mendorong riset dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (Alkes).
Pemerintah juga berkomitmen memfasilitasi industri bahan baku ke arah biopharmaceuticals, vaksin, natural dan kimia. Selsin itu, pemerintah berkomitmen melakukan penyederhanaan izin untuk mempercepat tumbunnya industri bahan baku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
