Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan alokasi belanja negara pada RAPBN 2019 mencapai Rp2.439,7 triliun atau naik 10% dari RAPBN 2018 senilai Rp2.217,3 triliun.
Adapun, belanja negara tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sneilai Rp1.603,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp832 triliun pada periode yang sama.
Presiden Joko Widodo menyatakan peningkatan belanja negara tersebut akan diikuti dengan kenaikan kualitas belanja negara yang diharapkan dapat memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil.
“Belanja negara pada 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal,” katanya saat memberikan pengantar Nota Keuangan 2019, Kamis (16/8/2018).
Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, Jokowi mengungkapkan pemerintah masih fokus memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin.
Pada tahun ini, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100% dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.
Sementara itu, program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun mendatang, sasaran BPNT ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.
