Bisnis.com, JAKARTA—Dana bantuan sosial atau bansos akan ditingkatkan pada 2019 seiring dengan klaim pemerintah terkait berkurangnya angka kemiskinan.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro langkah itu dilakukan agar bantuan benar-benar sampai pada masyarakat miskin.
“Justru ketika kemiskinan itu makin rendah. Makin sulit menurunkannya nanti. Karena benar-benar masih jauh dari jangkauan. Ada banyak orang-orang kelompok miskin itu belum menerima bantuan. Nah karena itu program bantunnya perlu diperkuat supaya sampai,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (30/7).
Hal itu, kata dia, nanti bisa dilihat di anggarannya Kementerian Sosial. Rencananya, pemerintah ingin memperluas penerima bantuan pangan non tunai dari 10 juta tahun ini menjadi 15 juta pada 2019.
Pemerintah pun ingin memperkuat Program Keluarga harapan (PKH). Nantinya sistem distribusi tunai PKH menjadi non flat. Dia merinci, sebenarnya bantuan pangan non tunai itu pengalihan dari rastra.
“Tahun depan rastra akan pindah total ke bantuan pangan non tunai, jumlahnya sama. Itu pindah, non KL ke belanja KL, karena itu anggaran Kemensos naik. Jadi tidak ada yang namanya menambah bansos begitu saja. Lebih banyak direlokasi dan disempurnakan,” ucapnya.
Baca Juga
Sebelumnya Badan Pusat Statstik (BPS) merilis penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat pada Maret 2018 terdapat sekitar 25,95 juta atau 9,82% masyarakat miskin di Indonesia.
Jumlah tersebut diklaim menurun cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnyayaitu 27,77 juta orang miskin atau setara 10,64%.
Terkait itu pemerintah mengklaim sebagai hasil dari bantuan sosial yang diicairkan. Tahun ini alokasi bansos mencapai Rp77,3 triliun. Hingga Juni 2018 realisasinya baru sekitar Rp45,1 triliun atau setara 58,3%.
