Bisnis.com, JAKARTA – Total Kerugian dari aduan konsumen di sektor perumahan diprediksi mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak mengatakan angka tersebut berasal dari kalkulasi tunai 207 aduan konsumen properti yang diterima BPKN.
“Harga jual rumah paling kecil dari aduan yang masuk itu paling rendah Rp250 juta per unit dan yang paling tinggi Rp120 miliar per unit, sehingga kalau dikalkulasikan bisa mencapai Rp1 triliun,” ujar Rolas dalam Konferensi Pers Kebijakan Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Hal tersebut juga membuktikan bahwa aduan konsumen ditujukan untuk semua kelas pengembang baik pengembang kecil maupun pengembang besar.
Rolas menegaskan persoalan perumahan merupakan persoalan yang sangat serius sehingga jika tidak diupayakan solusinya bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Apalagi terlepas dari kerugian materil, perumahan merupakan kebutuhan primer masyarakat.
BPKN mencatat dari Januari hingga Juni 2018, sebanyak 207 atau 85% dari total 241 aduan yang diterima merupakan berasal dari sektor properti.
Baca Juga
Aduan konsumen antara lain terkait masalah sertifikat yang tidak kunjung didapatkan, jadwal serah terima yang terlambat, status kepemilikan yang tidak jelas, hingga biaya pengelolaan apartemen yang dinaikkan berkala secara sepihak.
Namun, Rolas mengatakan hingga kini sudah lebih dari 50% aduan telah berhasil diselesaikan oleh BPKN.
BPKN berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tegas, salah satunya dengan memberikan pengawasan yang baik, agar masalah perumahan yang dapat merugikan konsumen bisa dicegah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
