Bisnis.com, JAKARTA — Keberagaman dan keunikan lokal di setiap daerah perlu ditransformasikan menjadi pilar utama menyiapkan program pembangunan nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu terus menghargai keberagaman dan perbedaan, mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat di antara sesama, membangun harmoni sosial dengan memberikan pengakuan terhadap keunikan dan identitas khusus yang melekat pada setiap kelompok berbeda.
Seiring berjalannya era desentralisasi dan otonomi daerah, serangkaian persoalan mengemuka seperti menguatnya sentimen primordial dan identitas kedaerahan.
Dalam konteks ini, menurut Bambang, pembangunan, khususnya bidang kebudayaan harus tetap memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal, pengakuan atas keunikan lokalitas, dan keragaman budaya daerah, yang diwadahi dalam konteks otonomi dan desentralisasi.
“Perlu direspons melaluii langkah konkret yang diarahkan untuk meredam ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain, termasuk menumbuhkan sikap individu dan kelompok masyarakat untuk bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/7/2018).
Bambang mengatakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015—2019 adalah pembangunan manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan tetapi juga sebagai insan yang berkarakter.
Reformasi mental menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih baik, yang patuh terhadap hukum, dan memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat dan lingkungan yang majemuk.
Menurut Bambang, progres dari pembangunan masyarakat tersebut salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan variabel yang digunakan antara lain: toleransi, gotong royong, dan rasa aman.
Sebagai ukuran yang menggambarkan pembangunan manusia dan masyarakat, kata Bambang, IPMas dibangun dengan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.
Di tingkat provinsi, tercatat DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi (0,70), sedangkan terendah adalah Papua (0,51). Hal ini menunjukkan masyarakat Di Yogyakarta konsisten menjaga harmoni dalam Keberagaman.
