Penggunaan Bauran Minyak Sawit Dalam Solar Bakal Diperluas

Pemerintah berencana memperluas penggunaan bauran minyak sawit dalam solar untuk seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Annisa Sulistyo Rini | 21 Juli 2018 01:09 WIB
Ilustrasi bahan bakar Biodiesel B20 - Reuters/Mike Blake

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana memperluas penggunaan bauran minyak sawit dalam solar untuk seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah serius untuk menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia karena selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

“Artinya bahwa CPO (crude palm oil) ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepada sektor pangan,” katanya dalam keterangan resmi pada Jumat (20/7/2018).

Airlangga menyampaikan sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta.

Nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO. Dalam pengkajiannya, pihak swasta tentu akan dilibatkan.

Airlangga menambahkan pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton.

“Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya.

Saat ini, Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah). Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton.

Adapun, rencana pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini mandatori dilaksanakan non dan PSO adalah mendorong industri biofuel 100%.

Airlangga juga menyatakan sekarang ini telah ada teknologi untuk biofuel 100%, dan teknologi yang sama dengan fuel oil, sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya.

Dengan demikian, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel.

“Jadi, kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke green diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian,” ujarnya.

Dia menambahkan langkah itu sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.

Dia pun yakin upaya tersebut akan mempunyai efek positif yang berantai terhadap 17 juta petani dan 17 juta pekebun. “Jadi, inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” tegas Menperin.

Sementara itu, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk terus mengoptimalkan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Untuk itu, Presiden meminta campuran biodiesel dalam BBM ditingkatkan, sehingga bisa menghemat devisa untuk impor minyak mentah atau BBM.

Jokowi menegaskan akan terus mengawasi penerapan penggunaan biodiesel tersebut, dengan menginstruksikan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait agar menyiapkan secara detail pelaksanaannya.

Tag : biodiesel
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top