Bisnis.com, PADANG – Pemerintah pusat menginginkan pemerataan investasi di seluruh daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yuliot, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyebutkan saat ini aliran investasi di Indonesia masih timpang. Untuk Pulau Sumatra misalnya, porsi investasi tahun lalu hanya 20%.
“Kami ingin ada pemerataan, sehingga diterbitkan sejumlah paket kebijakan investasi. Kami ingin porsinya di luar Jawa bisa lebih dari 50%,” ujarnya di Padang, Sumatra Barat, pada Kamis (19/7/2018).
Dia menjelaskan selain Sumatra yang hanya di kisaran 20%, porsi investasi di wilayah timur bahkan jauh lebih rendah, yakni hanya 13%. Sedangkan Jawa mendapatkan investasi hingga 62% dari total investasi yang masuk ke Tanah Air.
Yuliot mengemukakan untuk mengejar pemerataan investasi itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang idealnya dapat mempermudah laju distribusi investasi.
Sayangnya, menurut dia, kebijakan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengusaha di daerah.
“Ada banyak pemberian insentif investasi. Tetapi, pengusaha di daerah terbatas memanfaatkannya,” tuturnya.
Yuliot menuturkan beberapa kebijakan itu, seperti fasilitas tax allowance, fasilitas mini tax holiday di mana investasi di bawah Rp 1 miliar dibebaskan dari pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu, serta berbagai kebijakan lainnya.
