Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

5 Langkah Menkeu Perbaiki K/L yang Belum WTP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lima langkah yang akan pemerintah lakukan dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 17 Juli 2018  |  12:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar (kiri) saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar (kiri) saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lima langkah yang akan pemerintah lakukan dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Pemerintah sependapat dengan pandangan F-PG, F-PKB, F-PKS, dan F-PPP untuk meningkatkan perhatian dan pembinaan atas K/L yang tidak memperoleh opini WTP," ungkapnya dalam pidato sidang paripurna di DPR, Selasa (17/7/2018).

Pemerintah melanjutkan, telah melakukan langkah-Iangkah untuk memperbaiki kinerja laporan keuangan tersebut.

Pertama, pemerintah meningkatkan komitmen menteri/pimpinan Lembaga maupun pimpinan satuan kerja. Kedua, membentuk task force serta memberikan bimbingan yang intensif bagi kementerian, institusi dan lembanga yang belum mendapat Opini WTP.

Ketiga, pihaknya memastikan kesiapan SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Keempat, pemerintah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada setiap tahapan siklus APBN termasuk pengendalian imternal atas pelaporan keuangan.

"Kelima, optimalisasi peran aparat pengawasan internal dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wtp
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top