Bisnis.com, JAKARTA -- DPD Realestat Indonesia Provinsi Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk mengatasi 4 juta rumah atau sekitar 35% dari total backlog perumahan se Indonesia saat ini sekitar 11,6 juta.
Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Joko Suranto mengatakan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah terluas menyumbang 35% untuk backlog perumahan di Indonesia. Oleh sebab itu, kebutuhan perumahan di Jawa Barat sekitar 4 juta yang mana sangat tergantung dengan iklim usaha dan kemampuan pengembang.
“REI sebenarnya mampu bangun tetapi kembali ke kemampuan daya beli yang punya peranan vital. Kemampuan dan kapasitas kami membangun juga sebenarnya cukup besar,” jelas Joko kepada Bisnis, Senin (2/7/2018).
Dia menyebut setiap tahun angka backlog ini bisa bertambah sekitar 800.000 unit, sementara kemampuan membangun hanya sekitar 400.000 unit akibat daya beli yang rendah dan tidak mendorong transaksi.
Joko menyebut tahun ini saja REI Jabar menargetkan pembangunan rumah bisa mencapai 30.000 unit. Nyatanya, sampai dengan kuartal kedua ini, rata-rata rumah yang berhasil dibangun hanya sekitar 9000 unit.
Joko menyebut hal ini bukan dikarenakan Pilkada Serentak, atau isu politik lain. Dia menilai permasalahannya terletak pada daya beli yang belum bergairah. Ada pun segmen perumahan dari 9000 unit itu umumnya adalah rumah subsidi atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga
“Segmen MBR itu sendiri bisa jadi untuk pengaman usaha properti saat ini setelah sempat collapse pada 2014 lalu,” jelas Joko.
Dia menambahkan, dengan adanya relaksasi Loan To Value (LTV) ada kemungkinan bisa membantu bisnis properti untuk membangun rumah subsidi MBR. Meskipun begitu dia tetap mewanti-waktu daya beli yang menurun dan belum bisa dibangkitkan maka permasalahan properti di Jawa Barat belum bisa terselesaikan.
“Kebijakan yang kami harapkan dari pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat kondisi pasar nyaman. Sehingga tidak ada ketakutan berinvestasi dan sebagainya,” jelas Joko.
Joko juga menegaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat aturan yang cukup ketat untuk pembangunan rumah subsidi MBR seperti halnya membangun rumah komersial. Dia menilai aturan untuk MBR perlu dievaluasi agar tidak memberatkan pengembang.
Salah satu masalah yang disoroti Joko soal harga tanah yang cepat melambung. Harga tanah yang tidak terkendali menyulitkan pengembang untuk melakukan program pembangunan dan memasang harga yang murah untuk produk rumah yang dibangun.
“Kenaikan harga tanah itu yang menjadi kendala dari pembangunan rumah MBR,” terang Joko.
