Pembayaran Lahan Proyek Strategis Negara sudah Rp10,1 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkapkan belanja negara untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Negara (PSN) sampai dengan Juni 2018 sudah mencapai 94,7% atau sejumlah Rp10,11 triliun dari yang harus dibayarkan sejumlah Rp10,67 triliun.
Rinaldi Mohammad Azka | 02 Juli 2018 22:50 WIB
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari memberikan paparan saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta. Senin (2/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) baru-baru ini mengungkapkan belanja negara untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Negara (PSN) sampai dengan Juni 2018 sudah mencapai 94,7% atau sejumlah Rp10,11 triliun dari yang harus dibayarkan sejumlah Rp10,67 triliun. 
 
Jumlah ini masih jauh dari total alokasi pembebasan lahan sejumlah Rp32,05 triliun atau baru 31,5%.
 
Direktur Utama LMAN, Rahayu Puspasari, mengungkapkan jumlah ini sesuai dengan yang sudah ditagihkan ke LMAN.
 
"Prinsipnya jika dokumennya sudah lengkap, LMAN pasti membayar, saat ini yang terjadi kendalanya penyelesaian dokumen untuk ditagihkan ke LMAN yang sulit," ungkapnya saat kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Senin (2/7/2018).
 
Dia pun mengungkapkan realisasi untuk tagihan 2016 sudah mencapai 97,8%. Total tagihan sejumlah Rp13,38 triliun dan realisasinya sudah Rp10,11 triliun.
 
Sebagaimana diketahui, LMAN memiliki tiga fungsi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
 
Fungsinya yang pertama adalah pengelolaan aset negara. LMAN menjalankan fungsi untuk memaksimalkan aset negara yang tidak digunakan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi kas negara.
 
Puspa juga mengatakan, saat ini total aset LMAN mencapai Rp80,6 triliun dengan aset properti Rp32 triliun. Dari jumlah tersebut, properti yang dikelola LMAN sudah menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 2017 sebesar Rp249 miliar.
 
Menurut perhitungannya, properti negara dapat balik modal setelah sekitar 4 tahun. Penentuan harga sewa properti yang digunakan LMAN pun menyesuaikan dengan harga pasar.
 
Kedua, menjalankan fungsi konsultasi terkait pengelolaan properti kementerian/lembaga (K/L).
 
LMAN melayani konsultasi mengenai pengelolaan properti seperti yang dilakukannya dalam memaksimalkan aset di kompleks Gelora Bung Karno.
 
Terakhir adalah menjalankan fungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah [land bank] dalam rangka mempercepat pelaksanaan PSN.
 
"Aktivitas ini dilakukan dengan pembayaran secara langsung atau melalui badan lain. Sejauh ini fokus LMAN adalah pembiayaan lahan untuk konstruksi bendungan dan jalan tol," jelas Puspa.
 
Ditanya mengenai alokasi anggaran APBN 2019 untuk pembebasan lahan PSN, Puspa tidak menjawabnya secara pasti. "Pokoknya di atas Rp30 triliun," imbuhnya.
 
Sejak didirikan pada 2016, alokasi pembebasan lahan melalui LMAN pada APBN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Alokasi APBN 2016 sejumlah Rp16 triliun, APBN 2017 32,05 triliun dan APBN 2018 Rp 35 triliun.
Tag : Lembaga Manajemen Aset Negara
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top