Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah aksi agresif Amerika Serikat dalam menaikkan tarif impor dari berbagai negara, Indonesia bertumpu pada keberlanjutan kebijakan generalized system of preference (GSP) agar bisa melanjutkan hubungan bilateral yang baik dengan AS.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, dengan kecenderungan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang lebih mengandalkan kerja sama bilateral, GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk dapat menjalin hubungan dagang dengan Negeri Paman Sam.
“Jadi, memang pemerintahan Trum lebih mengedepankan GSP dan lebih berdasarkan kebutuhan domestik [AS] saja,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (20/6/2018).
Sebagai informasi, GSP adalah kebijakan pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Program ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 dan kembali diberlakukan pada Juni 2015.
Saat ini, pemberlakuan insentif GSP untuk Indonesia masih ditinjau ulang oleh Pemerintah AS. Pasalnya, United States Trade Representative (USTR) khawatir RI tidak mematuhi kriteria program tersebut terkait akses pasar.
Pekan ini, peninjauan ulang GSP untuk RI tersebut akan memasuki tahapan dengar pendapat (hearing) di Washington DC.
Fithra berpendapat progres pembahasan kebijakan GSP untuk barang-barang impor dari Indonesia tersebut tidak akan berjalan cepat. Sehingga, menurutnya, RI masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas GSP yang ada sekarang hingga akhir tahun.
Dia menjelaskan, jika pada akhirnya insentif GSP untuk Indonesia tidak dapat dilanjutkan, hal tersebut tidak akan berdampak langsung terhadap neraca perdagangan RI secara keseluruhan.
“Karena sebenarnya AS bagi Indonesia adalah pasar tradisional. Kita seharusnya bisa lebih memanfaatkan negara [mitra dagang] lain untuk memperluas basis perdagangan, seperti pasar Afrika atau Amerika Selatan.”
Lagipula, lanjutnya, dari 5.000 lebih fasilitas GSP yang diberlakukan Pemerintah AS, Indonesia baru memanfaatkan sebagian. Beberapa komoditas ekspor yang akan terdampak jika GSP untuk Indonesia dihapuskan a.l. tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk pertanian.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menjelaskan, kemungkinan besar hasil akhir dari pembahasan fasilitas GSP untuk Indonesia akan mencapai tahap final pada November.
Menurutnya, jika Indonesia gagal mendapatkan perpanjangan insentif tersebut dari AS, kinerja ekspor ke Negeri Paman Sam akan terpengaruh kendati selama ini surplus neraca perdagangan bilateral diraup oleh RI.
Dia menjelaskan, salah satu penyebab surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS senilai US$130 miliar pada 2017 adalah berkat kebijakan GSP berupa pemotongan tarif bea masuk hingga 0%.
“Jadi, kalau Indonesia tidak bisa perpanjang [fasilitas GSP dari AS], kita tidak akan mendapatkan insentif pemotongan tarif lagi, yang mana itu akan mengganggu daya saing produk Indonesia di Amerika” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
