Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong perencana kota untuk lebih berinovasi dalam merancang perencanaan kota.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya mengatakan perencana kota agar lebih berinovasi dalam menghadapi hambatan demi terwujudnya percepatan penyelesaian RDTR.
“Teman-teman mari percepat ini [penyelesaian RDTR], hambatannya selama ini ada di data sehingga harus bisa berpikir di luar dari biasanya untuk menghasilkan solusi yang menciptakan RDTR yang tepat dan dengan kualitas yang baik,” ujar Virgo kepada Bisnis.com usai Diskusi Perencanaan Kota di Era Digital, Rabu (7/6/2018).
Hingga kini dari total 1.838 RDTR, Indonesia baru menyelesaikan 41 RDTR yang mayoritasnya berasal dari kota-kota besar.
Menurut Virgo, masih banyak perencana kota yang menghadapi keterbatasan data dalam pengajuan perencanaan ruang.
Namun, ketidaktersediaan data dan data yang tidak terstruktur, katanya, sudah terjadi sejak lama dan bahkan sekarang data yang tidak terstruktur tersebut sudah menjadi bagian kehidupan sekarang atau yang sering disebut dengan big data.
Baca Juga
“Jadi sekarang sudah tidak boleh planner beralasan tidak mempunyai data. Data itu banyak di dunia ini. Tinggal bagaimana diolahnya, ada google analytic, google prediction, dan perangkat lainnya yang memanfaatkan big data,” papar Virgou.
Virgou menambahkan sudah bukan jamannya perencana dalam mengambil data dengan berkunjung ke pusat data satu dan lainnya untuk mendapatkan data-data tersebut. Seharusnya dengan keterbukaan informasi seperti saat ini, semakin memudahkan perencana ruang dalam melakukan perencanaan.
“Saya harap ke depan planner datang ke saya sudah mengajukan dan memperlihatkan inovasi seperti menghitung pergerakan orang dengan cara yang lain. Silahkan lebih kreatif lagi dan berinovasi,” tutur Virgo.
Selain itu, Virgo juga mengatakan untuk mencapai percepetan penyelesaian RDTR perlu adanya evaluasi dan revisi dari pemerintahan pusat.
Menurutnya, diperlukan pengintegrasian data dari semua lini seperti dari BPN, Kemendagri, dan Kemen perhutanan agar lebih cepat dalam penyelesaian berbagai masalah.
