Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelar 3rd Bali Tuna Conference (BTC-3) untuk mempromosikan pengelolaan tuna secara berkelanjutan.
Kegiatan itu bakal digelar di Bali pada 31 Mei-1 Juni 2018, bekerja sama dengan International Pole and Line Foundation (IPNLF) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).
Acara tersebut akan dihadiri 200 peserta yang berasal dari pemangku kepentingan (stakeholders) perikanan tuna, yakni institusi pemerintah, industri penangkapan dan pengolahan tuna, asosiasi tuna, ilmuwan, akademisi, dan peritel, di tingkat nasional maupun internasional.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan pemerintah tahun ini telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna, yakni peningkatan pengumpulan data tuna, sistem registrasi kapal perikanan di perairan kepulauan Indonesia.
Selanjutnya pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.
“Hal ini sekaligus dapat menjadi contoh yang jelas dan tindakan nyata dari komitmen Indonesia untuk mendukung konservasi dan pengelolaan perikanan tuna secara global. Kami berharap tuna Indonesia akan semakin bernilai tinggi di kancah internasional," katanya dalam siaran pers, Selasa (29/5/2018).
Indonesia menyumbang lebih dari 16% produksi tuna global (FAO, 2014). Total produksi rata-rata lebih dari 1 juta ton per tahun.
Hasil tangkapan tuna telah memberikan kontribusi yang signifikan karena paling banyak menyumbang nilai ekspor perikanan Indonesia setelah udang yang mencapai 198.131 ton atau hampir US$570 juta pada 2017.
Negara tujuan utama ekspor a.l. Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.
"Tahun-tahun sebelumnya memang terjadi penurunan karena adanya penyesuaian dengan aturan yang diterbitkan oleh KKP. Tapi, kini perikanan tuna sudah kembali karena ikan di perairan Indonesia sangat berlimpah dengan diberantasnya praktik penangkapan ikan ilegal," ujar Zulficar.
