Trump Pertimbangkan Pengurangan Sanksi ke ZTE, Anggota Parlemen Keberatan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS mempertimbangkan kembali penalti terhadap produsen telekomunikasi China, ZTE Corp, sebagai bantuan kepada presiden negara Xi Jinping, memicu peringatan dari anggota Kongres dia agar tidak melunakkan hukuman tersebut.
Aprianto Cahyo Nugroho | 23 Mei 2018 08:54 WIB
Nama perusahaan ZTE terlihat di bagian luar gedung riset dan pengembangan ZTE di Shenzhen, China - Reuters/Bobby Yip

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS mempertimbangkan kembali penalti terhadap produsen telekomunikasi China, ZTE Corp, sebagai bantuan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping, memicu peringatan dari anggota Kongres dia agar tidak melunakkan hukuman tersebut.

"Presiden (Xi Jinping) meminta saya untuk meninjaunya dan saya melakukannya," ujngkap Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (22/5/2018), seperti dikutip Bloomberg.

Ketika ditanya mengenai perusahaan, dia mengatakan belum ada kesepakatan dengan China, tapi tidak jelas apakah dia berbicara secara khusus tentang ZTE atau mengenai perselisihan perdagangan yang lebih luas.

"Perusahaan-perusahaan di AS juga dirugikan dengan menutup ZTE dan peninjauan itu ‘mendukung’ Xi,” lanjut Trump. Dia juga mengatakan dia akan merencanakan revisi penalti terhadap ZTE atas pelanggaran, termasuk persyaratan untuk menunjuk dewan direksi baru dan "denda yang sangat besar", yang dapat mencapai US$1,3 miliar.

"Ketika saya melihatnya, saya berkata, Anda tahu, mereka dapat membayar harga yang besar tanpa harus merugikan semua perusahaan AS,” ungkapnya.

Sikap melunak Trump pada sanksi terhadap ZTE ini menghadapi perlawanan keras di di Kongres. Sebanyak 14 senator dari Partai Republik termasuk pemimpin kedua partai, John Cornyn dari Texas, bergabung dengan 13 senator Demokrat dan independen dan menulis surat terbuka kepada Trump pada hari Selasa.

Surat itu berisikan desakan untuk tidak melunakkan sikap dan mengubah penalti terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara.

"Undang-undang pengawasan dan sanksi ekspor tidak boleh dinegosiasikan, karena kesetiaan pada aturan hukum adalah bagian penting dari apa yang membedakan AS dari negara seperti China yang dikuasai oleh diktator komunis," tulis para senator.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Wilbur Ross menyebut perilaku perusahaan mengerikan ketika ia mengumumkan sanksi terhadap ZTE pada 16 April lalu. Beberapa amendemen mengenai ZTE telah diajukan ke RUU Departemen Pertahanan di DPR dan mungkin dapat berlanjut ke proses pemungutan suara pekan ini.

Selain itu, versi DPR dari RUU pengeluaran fiskal 2019 untuk Departemen Perdagangan berisi bahasa yang akan melarang pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang "bertentangan dengan perintah penangguhan ZTE."

Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer pada Selasa mengecam rencana Trump untuk meninjau hukuman pada ZTE, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut memberi sinyal kepada China bahwa mereka dapat bertindak sesukanya.

Dia menambahkan bahwa pada hari Jumat dia berbicara langsung kepada Trump selama setengah jam tentang masalah ini, selain kepada pejabat pemerintah lainnya.

"Presiden dan Menkeu Mnuchin, apa yang mereka lakukan merupakan sinyal berbahaya pada bisnis di seluruh dunia bahwa AS bersedia untuk memaafkan pelanggaran sanksi atau mengurangi hukuman," kata Schumer.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan bahwa AS tidak bermaksud "menyingkirkan ZTE dari bisnis" dengan menghukum perusahaan karena melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara dan Iran.

Tag : zte
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top