Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu mengikuti metode negara lain soal logistik halal, tetapi justru harus memisahkan produk non halal.
“Karena Indonesia adalah mayoritas muslim dan setiap produk sudah wajib untuk melalui proses yang halal. Jadi yang harus dipisahkan adalah produk non halal,” ujar Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), kepada Bisnis, Minggu (20/5/2018).
Menurutnya masalah halal menyangkut fasilitas logistik yang bersih dan aman. Oleh karena itu memang sudah seharusnya menjadi standar prosedur untuk perusahaan-perusahaan logistik menjamin barang yang dikirim tidak terkontaminasi.
Zaldy menjelaskan jika logistik halal adalah standar pengiriman yang bersih, sehat, dan aman, logistik di Indonesia belum memenuhi kriteria tersebut karena fasilitasnya tidak dikelola dengan benar.
Dia berharap pengusaha maupun pemerintah tudak hanya ikut-ikutan negara lain tapi tidak mengerti hakekat sebenarnya dari logistik halal.
“Kalau bersih kan tidak karena halal saja alasannya tapi sudah menjadi kewajiban perusahaan,” ungkapnya.
Indonesia sudah mengatur logistik halal melalui UU Nomor 33 tahun 2014 yang berisi tentang proses awal hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen terjamin halal.
Sementara itu peraturan pemerintah (PP) induk soal UU nomor 33 masih belum keluar hingga saat ini meski sudah diterbitkan sejak empat tahun lalu.
Hal ini karena masih ada kendala-kendala yang harus diselesaikan terlebih soal teknis dan harus berkoordinasi lintas instansi.
