Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk mengakselerasi target pembangunan di tengah situasi perekonomian domestik saat ini, kebijakan belanja 2019 akan diarahkan kepada penguatan kualitas belanja yang efektif dan produktif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan secara konsisten melanjutkan belanja non prioritas. Belanja negara harus digunakan untuk kegiatan produktif atau sejalan dengan konsep value for money.
"Kami mengharapkan efisiensi menjadi sebuah gerakan kolektif dan massif di seluruh kementerian maupun lembaga, sehingga dapat meminimalkan duplikasi dan pemborosan," ujarnya di Gedung DPR, Jumat (18/5/2018).
Selain efisiensi belanja, konsep penyaluran subsidi juga akan terus diperbaiki. Pemerintah cukup menyadari bahwa volatilitas harga komoditas di dunia bisa menggerus daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran subsidi juga harus tepat sasaran.
"Terkait dengan penugasan BUMN, pemerintah juga akan tetap menjaga kesehatan neraca keuangan dan tata kelola BUMN. Sehingga, perannya dapat dijalankan secara maksimal," terang Sri Mulyani.
Seperti diketahui, di tengah ketidakpastian global serta dinamika politik domestik menjelang Pemilu tahun ini dan tahun depan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada 2019 sebesar 5,4%-5,8%.
Terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inlkusif, Menkeu menyatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus dijaga. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi di tingkat yang rendah. Pada 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%.
Untuk kurs rupiah, dengan mempertimbangkan normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong peningkatan suku bunga oleh The Federal Reserve, rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 dipatok berada di antara Rp13.700-Rp14.000.
