Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berpesan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu didesain dengan skala prioritas untuk sektor tertentu.
Pernyataan itu disampaikan ketika berpidato dalam acara penutupan lokakarya nasional anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018).
"Di DPRD uangnya tidak banyak, lalu kita ecer-ecer, ke semua tempat yang semua ingin kita kerjakan. Justru itu akan menghabiskan uang dan tidak menghasilkan sebuah hasil," kata Presiden.
Jokowi mengambil contoh sebuah daerah yang memiliki banyak sekolah rusak. Anggaran daerah tersebut sebaiknya perlu diprioritaskan untuk anggaran pembangunan atau perbaikan sekolah.
Berdasarkan pengalamannya sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dia menuturkan anggaran sebuah daerah perlu diprioritaskan.
"Jangan semua diberi. Uangnya sedikit, semua dapat kecil. Mau buat nasi jadinya bubur," tutur Jokowi.
Di samping soal anggaran, Presiden juga menyampaikan pesan tentang regulasi. Sebuah daerah, menurutnya, jangan membuat banyak Peraturan Daerah (Perda). Dalam setahun, sebuah daerah sebaiknya membuat sedikit peraturan tapi memiliki kualitas yang baik.
"Kalau buat Perda, buatlah yang baik, buat yang punya kualitas, yang nanti untuk kepentingan jangka panjang, yang tidak beban kepada masyarakat, berikan kecepatan birokrasi untuk melayani, berikan keleluasaan masyarakat untuk berinovasi," tegas Jokowi.
