Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah meresmikan groundbreaking proyek pabrik NPK milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang sebagai upaya menambah kapasitas produksi NPK untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proyek pabrik NPK ini akan dibangun kurun 2018 hingga 2025 dengan total kapasitas sebesar 2,4 juta ton di lima anak usaha PT Pupuk Indonesia.
"Produksi dari pabrik [Pusri] ini diproyeksi dapat memenuhi pasar perkebunan maupun pertanian di wilayah Sumatra," katanya di Palembang, Jumat (11/5/2018).
Rencananya,kata Rini, selain di Pusri pabrik-pabrik NPK tersebut akan dibangun dan dioperasikan di PT Pupuk Iskandar Muda, Lhoksemauwe, PT Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kaltim.
Sebagai tahap awal, Menteri Rini melakukan groundbreaking proyek pembangunan pabrik NPK Fusion berkapasitas produksi 2x100.000 ton di PT Pusri per tahun dan menggunakan teknologi Steam Granulation.
Proyek ini dibangun melalui sinergi BUMN, di mana PT Wijaya Karya (Persero) terpilih sebagai kontraktor dari proyek senilai Rp521 miliar dengan target selesai pada September 2019.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin menambahkan, dasar pemikiran penambahan kapasitas NPK yaitu potensi pasar NPK di Indonesia yang terbilang masih sangat besar.
Saat ini kebutuhan NPK domestik diperkirakan sekitar 9,2 juta ton, sedangkan kapasitas produksi Pupuk Indonesia baru sekitar 3,3 juta ton, dan swasta lainnya baru sekitar 3 juta ton.
“Masih terbuka peluang pasar bagi Pupuk Indonesia baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan,” ujar Aas.
Terlebih lagi, harga gas di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara produsen pupuk lainnya membuat komoditi urea dan amoniak Indonesia berkurang daya saingnya di pasar Internasional.
Untuk itu, PT Pupuk Indonesia berupaya meningkatkan diversifikasi produk yang bisa lebih bersaing, berkualitas baik dan tingkat ketergantungannya terhadap gas tidak terlalu tinggi.
“Penggunaan pupuk NPK yang menyeluruh, dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan nasional sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab para petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dari hasil panen yang lebih banyak,” katanya.
