Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akhirnya memberikan sinyal adanya impor beras lanjutan, yang ditujukan untuk mengamankan stok pangan paling pokok itu pada akhir tahun hingga awal 2019.
Awal tahun ini, pemerintah telah membuka keran impor beras dari India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand sejumlah total 500.000 ton. Realisasi impor oleh Perum Bulog (Persero) sudah mulai sejak Februari. Per 7 Mei, beras yang sudah masuk ke Tanah Air adalah412.395 ton.
Realisasi izin impor ditargetkan terpenuhi 100% pada bulan ini, guna mengamankan stok dan harga komoditas pangan paling sensitif itu saat Ramadan dan Idulfitri. Namun, saat ini pemerintah sudah memberi sinyal pembukaan izin impor beras gelombang kedua.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui saat ini pasokan beras di dalam negeri masih belum mencukupi. Di gudang-gudang Bulog, stok yang ada per 3 Mei adalah 1.035.655 ton.
Angka tersebut terdiri atas beras impor sejumlah 408.053 ton dan serapan produksi lokal sebanyak 627.602 ton. Padahal, target serapan lokal sepanjang Januari—Mei seharusnya 1,79 juta ton. Itu berarti sampai saat ini Bulog baru merealisasikan serapan 34,22%.
Secara tersirat, Darmin mengungkapkan angka tersebut sebenarnya tidak cukup untuk mengantisipasi kebutuhan beras dalam negeri pascalebaran.
“Begini, memang stok [beras] kita masih belum cukup. Stok [di Bulog] itu [sudah termasuk] impor yang [awal tahun], sedangkan hasil panen hanya 1 juta [ton]. Tidak pernah kejadian setelah panen stok kita hanya 1 juta ton, sudah termasuk impor lagi,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Rabu (9/5/2018).
Dia menjelaskan serapan produksi lokal Bulog yang hanya mencapai kisaran 600.000 ton adalah lampu kuning bahwa pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk menjaga stok beras di dalam negeri.
“Stok kita tahun lalu setelah panen raya itu sebenarnya 1,5 juta [ton]. Tahun sebelumnya malah mungkin hampir 2 juta [ton]. Kalau 2014 malah 3,5 juta [ton]. Kami tidak mau gambling [untuk impor beras], kalau tidak nanti kita susah. Kecuali kalau [hasil] panen raya ini bisa [mengamankan] stok dalam negeri sebanyak 2,2 juta ton sampai Juni,” ungkapnya.
Jika Indonesia terpaksa harus mengimpor beras lagi dalam waktu dekat, dia meminta agar izin impor dari Kementerian Perdagangan bisa diterbitkan tepat waktu. “Jangan kalau sudah kekurangan, kita baru impor. Karena butuh [proses] waktu 2—3 bulan.”
Dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan tidak menampik kemungkinan Indonesia akan menambah impor beras dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah tidak mau mengambil risiko menyetop impor jika memang dibutuhkan.
“Masak rakyat harus dikorbankan. Kalau kemungkinan impor dengan tidak, semua tergantung kondisi [stok beras] nasional. Kalau memang dibutuhkan masak rakyat harus dikorbankan. Ini kan baru [impor] segitu [500.000 ton beras],” ungkapnya.
JANGAN TERLAMBAT
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa berpendapat pemerintah harus memperhitungkan matang-matang rencana impor beras, agar tidak terlambat sehingga dapat mengamankan produksi petani pada masa panen kedua.
Belajar dari impor beras Februari, pemerintah dinilai terlambat mengambil keputusan impor. Pasalnya, waktu impor berdekatan dengan jadwal panen raya pertama petani yang berlangsung medio Maret—April.
Menurut Dwi, dengan melihat kondisi yang ada, pemerintah dapat mempertimbangkan impor beras lanjutan sebanyak 1 juta ton. Angka itu diklaim ideal untuk membantu mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP) di atas ambang batas 1 juta ton hingga akhir tahun.
“Saya kira pemerintah jangan malu-malu untuk impor beras. Sebab, tanda-tanda kekurangan [stok] sebenarnya bisa dilihat dalam dua bulan ke depan. Jika impor diputuskan September, tidak akan mengganggu panen kedua 2018 oleh petani.”
Secara perhitungan, beras dapat tiba dalam 1—2 bulan setelah izin impor diberikan. Itu berarti jika impor beras selanjutnya masuk sekitar Oktober—November, tidak akan ada gangguan harga di tingkat petani. Justru hal itu akan menjadi intervensi pasar di masa paceklik yang terjadi saban akhir tahun.
Senada, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perppadi) DPR DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan masa paceklik biasanya terjadi mulai November—Februari. Dia berpendapat stok aman sampai akhir tahun idealnya adalah 2,5 juta ton agar harga beras tetap stabil di pasar.
“Kalau [stok] kurang harus segera diisi. Idealnya memang dari serapan dalam negeri. Namun, jika tidak ada, ya harus impor. Kalau sampai itu terjadi, jangan sampai ditunda-tunda [eksekusi impornya].”
Perppadi memprediksi stok beras dalam negeri hingga Lebaran masih akan aman. Namun, memasuki panen kedua, mereka memproyeksi produksi padi akan turun akibat cuaca buruk, serangan hama, dan konversi lahan.
PENGADAAN BULOG
Di lain pihak, Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengatakan pengadaan beras Bulog akan lebih merata ke seluruh daerah hingga Juni. Namun, pada Juli, pengadaan akan mengalami penurunan akibat berakhirnya panen raya.
“Pengadaan baru kembali stabil pertengahan Agustus hingga September saat panen gadu. Kemudian, setelah panen gadu akan turun secara gradual sampai dengan akhir tahun,” tuturnya kepada Bisnis.
Untuk mengamankan stok, Bulog akan memanfaatkan musim panen dengan membeli gabah sebanyak mungkin sesuai harga dan kualitas yang ditentukan pemerintah. Selama ini, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen adalah Rp3.700/kg dan gabah kering giling Rp3.750/kg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
