Bisnis.com, JAKARTA – Delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia-Pasifik ke-3 2018 bersepakat menggunakan alat keuangan obligasi ekosistem dan obligasi hutan untuk pembiayaan konservasi atau pemulihan hutan.
Senior Technical & Policy Specialist, Climate and Forests United Nations Development Programme (UNDP) Danae Maniatis mengatakan bahwa salah satu topik utama di KTT itu memasukkan sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan pada awal proses selama tahap pembuatan kebijakan.
“Penting membuat hutan lebih menarik untuk investasi dengan meningkatkan transparansi dan aturan hukum. Perusahaan pertanian dan kehutanan membutuhkan insentif sehingga mereka dapat menyeimbangkan produktivitas dengan perlindungan ekologi,” kata Danae dalam pernyataan resmi, diterima Bisnis, Minggu (29/4/2018).
KTT Hutan Hujan Asia Pasifik berlangsung di Yogyakarta pada 23 hingga 25 April 2018. Pada kesempatan itu muncul suatu kesimpulan bahwa dan tersedia tetapi sulit untuk menghubungkan insentif dengan peluang investasi yang diinginkan.
Dari pembahasan tentang investasi oleh para panelis dan delegasi sebanyak 1.200 partisipan dari 40 negara yang hadir, dibahas bahwa ketersediaan dana tidak menjamin penerima proyek bisa memanfaatkan dana tersebut.
Sehingga perlu pendekatan melalui obligasi ekosistem dan obligasi hutan. Tetapi hal itu harus fokus terhadap proyek-proyek yang mungkin memerlukan investasi tinggi dan memiliki dampak besar pada pengurangan gas emisi rumah kaca.
Baca Juga
The Nature Conservancy Jack Hurd mengutarakan bahwa sektor publik dan swasta serta kelompok masyarakat lainnya perlu merangkul hutan.
“Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadikan hutan bagian dari strategi ekonomi,” ujarnya.
