Perlindungan TKI: Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Jadi Opsi

Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia menjadi salah satu opsi di tengah polemik pembaruan nota kesepahaman tentang perlindungan tenaga kerja.
Yustinus Andri DP | 20 April 2018 15:22 WIB
Seorang Tenaga Kerja Indonesia (kanan) sedang mengurus pembuatan Kartu Pekerja Indonesia-Malaysia (KPIM) di gerai KPIM dalam kegiatan Pesta Rakyat BRI di Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur, Minggu (24/9 - 2017). Bisnis/Sri Mas Sari

Bisnis.com, SEMARANG — Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia menjadi salah satu opsi di tengah polemik pembaruan nota kesepahaman tentang perlindungan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya masih terus melakukan negosiasi dengan Pemerintah Negeri Jiran mengenai hal tersebut. Dia tidak menampik moratorium akan menjadi salah satu opsi ketika proses negosiasi tersebut berlarut-larut dan menemui jalan buntu.

“Moratorium menjadi salah satu opsi, meskipun untuk mengeksekusinya pertimbangannya cukup banyak. Tetapi, saat ini proses negosiasi dengan Malaysia masih terus berjalan,” ujar Hanif, Jumat (20/4/2018).

Seperti diketahui, Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia sudah kedaluwarsa pada 31 Mei 2016. Namun, hingga kini nota kesepahaman yang baru tak kunjung diluncurkan dan diresmikan oleh kedua negara.

Perhatian mengenai nota kesepahaman kedua negara tersebut pun mencuat ke publik pasca kasus penyiksaan yang berujung kematian TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Adelina Sau di Malaysia. Kejadian tersebut terjadi pada Februari 2018.

Namun, Hanif mengaku pemerintah akan berhati-hati dalam membentuk MoU baru dengan Malaysia. Pasalnya, saat ini terdapat setidaknya 2,5 juta tenaga kerja asal Indonesia yang mengadu nasib di Negeri Jiran.

Mengacu pada Pasal 31 UU Momor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Selain itu, negara tujuan penempatan TKI juga diwajibkan telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Indonesia, dan/atau memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
TKI

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top