Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, ABUPI, menilai usulan pembatalan lelang operator Patimban sangat tendensius.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan usulan itu juga bertentangan dengan semangat reformasi pelabuhan dalam UU No.17 Tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum yang memberikan ruang bagi perusahaan swasta dalam mengusahakan pelabuhan.
Aulia mengatakan bahwa mengelola pelabuhan bukan perkara muskil bagi swasta karena manajemen kepelabuhan saat ini merupakan ilmu yang bisa dipelajari. Di samping itu, kalangan swasta juga punya pengalaman dalam mengelola pelabuhan dan bisa tetap eksis kendati berhadapan langsung dengan pelabuhan yang dikelola BUMN.
"Swasta dan BUMN masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Keduanya bisa saling mengisi, bukan dipertentangkan," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (15/4/2018).
Kehadiran swasta dalam pengelolaan pelabuhan menurut Febri juga turut mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat. Berkat kompetisi yang sehat, para pengguna jasa diuntungkan karena memiliki berbagai alternatif untuk mendistribusikan hasil produksinya.
Kompetensi dan pengalaman swasta dalam pengelolaan pelabuhan juga bisa dipadukan dengan keahlian dari perusahaan asing yang berpartisipasi dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban. Oleh karena itu, keraguan terhadap BUP swasta dalam pengelolaaan pelabuhan bisa ditepis.
Baca Juga
Dari sisi permodalan, Febri menyebut kalangan swasta punya kemampuan yang andal dalam pendanaan sehingga syarat modal untuk menjadi operator bisa dipenuhi. Kapasitas pendanaan swasta menurut Febri tak perlu diragukan karena swasta bisa menghimpun pendanaan lewat beragam cara, mulai dari injeksi modal, pinjaman, hingga penerbitan surat utang.
Sebelumya, The National Maritime Institute (Namarin) mengusulkan rencana lelang operator Pelabuhan Patimban dibatalkan. Kementerian Perhubungan disarankan untuk melakukan penunjukkan langsung kepada badan usaha pelabuhan yang punya keahlian dan pengalaman mumpuni.
Direktur Namarin Siswanto Rusdi mengatakan investasi Pelabuhan Patimban bernilai besar sehingga keberlangsungan operasi harus dijamin lewat pemilihan operator yang cermat.
"Jadi tutup saja bidding-nya. Taruhannya kita berutang, jadi sebanyak mungkin kita harus mengendalikan operasionalnya," jelas Siswanto kepada Bisnis.com, Minggu (15/4/2018).
Dia menjelaskan, Kemenhub seharusnya memberikan porsi lebih besar kepada badan usaha milik negara (BUMN) sebagai perwakilan dari pemerintah. Pasalnya, proyek Pelabuhan Patimban merupakan proyek antarpemerintah atau goverment to goverment (G to G). Terlebih, lanjut Siswanto, tidak ada perusahaan swasta yang menonjol dalam dunia kepelabuhan Indonesia.
Siswanto meragukan rekam jejak perusahaan swasta Indonesia dalam mengelola pelabuhan skala besar. Keraguan itu juga tertuju pada perusahaan Jepang karena hingga saat ini, tidak ada perusahaan Jepang dalam sepuluh besar operator global.
Publikasi Drewry pada 2016 menunjukkan, operator global terbesar adalah PSA Singapura dengan volume 52,4 juta TEUs, disusul Hutchison (45,6 juta TEUs) dan DP World (40 juta TEUs).
Di Patimban, operator pelabuhan adalah konsorsium yang terdiri dari perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Sebanyak 51% saham konsorsium dimiliki perusahaan Indonesia sedangkan 49% dimiliki perusahaan Jepang. Kemenhub melansir, lelang operator akan dibuka pada Mei atau Juni 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
