Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia memperkenalkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia kepada sejumlah investor dari seluruh dunia di Dubai.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menghadiri acara Annual Investment Meeting (AIM), yaitu suatu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA), di Dubai World Trade Centre, pada 9-10 April 2018. AIM edisi ke-8 mengusung tema “Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth & Sustainable Development”.
Acara ini bertujuan untuk mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing. Menteri PPN / Kepala Bappenas mengungkapkan saat ini terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial.
“Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/4/2018).
Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga.
Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan.
Baca Juga
Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.
Saat ini, PINA Center yang berada di Kementerian PPN/Bappenas berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Bambang menjadi yang pembicara pada sesi 8 yang bertemakan Public Private Partnership for Public Infrastructure Development dengan memaparkan peluang investasi di Indonesia.
“Indonesia merupakan pasar ekonomi yang potensial di Asia," ujarnya.
Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada pada peringkat 15 dalam perekonomian dunia. Sementara itu, PWC melaporkan Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam perkembangan infrastruktur.
Indonesia juga masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia. Bambang menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil mencapai 5,4% pada 2018.
Sayangnya, realisasi investasi UEA di Indonesia masih berada di peringkat ke-27, yang meliputi sektor pertanian, perhotelan, transportasi, kawasan industri, dan telekomunikasi.
Selain Bambang, hadir sebagai pembicara yakni Minister, Head of Department for Foreign Economic Activity and International Relations, Moscow City Government, Rusia Cheremin Sergey, Partner The Transport Infrastructure Investment Company, Portugal Manuel Cary dan Leader, UN Taskforce for PPPs, Portugal Pedro Neves.
