Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendengarkan langsug 'curhat' dan keluhan yang dihadapi pengguna jasa pelabuhan dalam layanan pengurusan keluar masuk barang di Tanjung Priok.
Hal itu, dilakukannya langsung dalam forum dialog dengan sejumlah kalangan pelaku usaha yang terdiri dari unsur Forwarder, Shipping Line maupun Importir di pelabuhan Priok di Jakarta International Container Terminal (JICT), Kamis (5/4/2018) .
"Ngomong saja terus terang jangan takut-takut. Aman kok bapak dan ibu silahkan apa saja keluhannya di sini," ujar Menhub mengawali dialog tersebut.
Pada kesempatan itu, perwakilan forwarder dari GPI Logistik, Linda mengatakan masalah layanan yang menjadi kendala saat ini menyangkut kegiatan pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang terkena kewajiban periksa karantina oleh badan karantina.
Selain itu, proses penarikan peti kemas dari lokasi container yard lini satu terminal peti kemas ke lokasi atau blok pemeriksaan kontainer wajib periksa karantina masih terlalu lama, bahkan bisa memakan waktu lebih dari tiga hari.
"Selain itu, soal submit dokumen laporan surveyor (LS) hingga kini juga berbelit dan butuh waktu panjang. Makanya banyak kontainer kami enggak bisa keluar sebelum tiga hari dari pelabuhan. Ini masalahnya belum terintegrasi," ujarnya.
Fajar Febriandi dari Toyota Astra Motor yang juga pengurus Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) justru mengeluhkan belum terintegrasinya sistem layanan di pelabuhan Priok saat ini. "Kami enggak tahu di mana kontainer kami saat dalam pelayanan. Ini kan ironis," ungkapnya.
Dia juga menyatakan agar tarif layanan di pelabuhan lebih proporsional dengan jenis layanannya.
Menanggapi keluhan ini, Menhub berjanji akan menindaklanjuti semua keluhan tersebut dengan lembaga atau instansi terkait. "Saya janji akan sampaikan keluhan bapak dan ibu pengguna jasa ini kepada Kementerian terkait yang menanganinya," tuturnya.(k1)
