Proyek Kereta Jakarta-Surabaya: Kemenhub Kaji Skema B to B

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji untuk menambah skema baru dalam proyek kereta Jakarta-Surabaya.
Rivki Maulana | 27 Maret 2018 16:46 WIB
Ilustrasi: Kepadatan pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta. - Reuters/Agoes Rudianto

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan tengah mengkaji untuk menambah skema baru dalam proyek kereta api Jakarta-Surabaya. Sebagian dari proyek berskema kerja sama antarpemerintah (goverment to goverment) ini diupayakan berjalan dengan skema kerja sama antarbadan usaha (business to business).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Kemenhub Zulmafendi mengatakan skema B to B sedang digodok agar swasta bisa berpartisipasi. Dia beralasan keterlibatan swasta diharapkan bisa menutupi kebutuhan pendanaan yang besar di proyek ini.

"Sebagian dari proyek ini, kami akan KPBU-kan [kerja sama pemerintah badan usaha]. KPBU bisa per segmen proyek atau misalnya, untuk sarananya bisa KPBU," jelas Zulfamendi di Bogor, Jawa Barat, Senin malam (27/3/2018).

Dia menambahkan saat ini progres proyek masih menunggu laporan akhir dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA yang diperkirakan diterima pada akhir April 2018. Sementara itu, kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah rampung. Sebagaimana diketahui, proyek kereta api Jakarta-Surabaya memadukan dua kajian dari JICA dan BPPT.

Zulfamendi menekankan, perhitungan biaya investasi dan aspek tekns lainnya akan tergatung pada penggodokan dua hasil kajian. Namun, dia menegaskan, Kemenhub ingin proyek kereta api Jakarta-Surabaya tidak menelan biaya yang terlampau besar.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya memperkirakan proyek kereta Jakarta-Surabaya akan menelan biaya di kisaran Rp60 triliun hingga Rp100 triliun. Pembangunan proyek ini diharapkan bisa dimulai pada akhir 2018.

Pembiayaan proyek kereta api Jakarta-Surabaya sejauh ini direncanakan berasal dari pinjaman Jepang. Zulfamendi menerangkan, bila skema B to B terlaksana untuk sebagian proyek ini, Pemerintah Indonesia bisa mengurangi eksposur risiko dari pinjaman tersebut. Pasalnya, risiko menjadi tersebar bila investor swasta turut berpartisipasi.

Sebelumnya,Japan Bank for International Cooperation atau JBIC menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek kereta api Jakarta-Surabaya. Tadashi Maeda, CEO, Executive Managing Director JBIC menyebut proyek ini sangat penting bagi Jepang setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimenangkan China.

Dia mengatakan, JBIC tidak hanya tertarik untuk mendanai proyek, tapi juga membuat proyek ini lebih menarik bagi investor. Tadashi berpendapat, dampak dari proyek ini bukan menambah kecepatan kereta, melainkan bisa menggenjot ekonomi di kawasan tersebut.

Tag : Kereta Cepat
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top