Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gula petani dari Rp9.700 per kg menjadi Rp10.500 per kg.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan surat usulan kenaikan HPP komoditas tebu sudah disampaikan ke Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Tinggal menunggu menteri pertanian mengirimkannya ke Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
"Harga kami ajukan naik ke Rp10.500 per kg harga acuan pembelian di petani ya dari harga sebelumnya Rp9.700 per kg, karena biaya produksi naik dari Rp9500 ke Rp10.000. Usulan dari kementan sudah kami ajukan ke kemendag,"katanya, Senin (26/3).
Dia menjelaskan ajuan kenaikan HPP tersebut karena produktivitas perkebunan tebu menurun sementara biaya cenderung naik seperti harga sarana produksi. Dengan demikian, HPP yang berlaku saat ini tidak membuat petani berminat untuk menanam komoditas tebu.
Alhasil, petani tersebut beralih ke komoditas lain seperti jagung dan padi. Usulan peningkatan HPP ini, lanjut Bambang, sudah melewati proses diskusi dengan tim pakar nasional, ahli perguruan tinggi dan kelembagaan petani.
Bambang mengatakan untuk proyeksi produktivitas perkebunan tebu saat ini berada di kisaran 2,14 juta ton untuk 2018. Angka tersebut tidak meningkat dari hasil produksi tahun lalu, katanya, mengingat sepanjang 2018 terjadi penurunan areal perkebunan sekitar 5.000 ha di wilayah Jatim.
Selain aspek pengurangan lahan, ada juga aspek seperti pabrik gula yang belum beroperasi dan pabrik gula yang tutup. Serta mempertimbangkan musim yang akan berlangsung sepanjang tahun.
"Kami tahun ini juga akan melakukan bongkar ratoon dan perluasan areal seluas 20.000 ha. Efeknya nanti baru terasa 2019," katanya.
Bambang mengatakan Calon penerima dan calon lokasi juga sudah dipersiapkan. Selain itu, Kementan juga meminta partisipasi swasta untuk menghemat biaya dalam kebutuhan perbibitan untuk membantu petani.
"Bentuknya sharing dengan swasta, nanti tebunya diolah ke Pabrik Gula. Jadi kita bantu biayai pengadaan pupuk dan tenaga kerja. Sementara Swasta kami minta persiapkan benihnya," katanya.
Perluasan areal dan bongkar ratoon akan dilakukan di Jatim, Jateng, Lampung, Bali dan Sulawesi Selatan. Ditjenbun menargetkan proyek tersebut selesai tahun ini.
