Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro: Pemerataan Pembangunan & Kemandirian Daerah Jadi Program Utama

Pemerintah berupaya memprioritaskan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 26 Maret 2018  |  09:15 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan materi saat acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2017, di Jakarta, Selasa (7/11). - JIBI/Abdullah Azzam
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan materi saat acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2017, di Jakarta, Selasa (7/11). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya memprioritaskan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Langkah sinergi itu diyakini mampu melahirkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan mampu mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam keterangan resminya, Senin (26/3/2018), kerangka pemikiran mengenai konsep pembangunan dibahas dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

"Hasil IDF diharapkan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMN," ujar Bambang.

Ada tujuh tema besar dalam IDF 2018 yang dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Pertama, Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan dan Praktik Baik. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara kawasan barat Indinesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI), telah banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khususnya di luar Jawa.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mencari upaya-upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

Kedua,  Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia.

Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

Ketiga, Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kualitas SDM yang baik tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.

Keempat, Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan.

Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia.

Kelima, Penguatan Konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional.

Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Keenam, Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, maka permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda.

Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

Ketujuh, Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun Non-APBN, seperti skema PINA dan KPBU. Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.

Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk mengelaborasi bagaimana strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan tersebut.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bambang brodjonegoro
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top