Bisnis.com, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat merencanakan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat akan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/ Indonesia Port Corporation (IPC) dan BUMD.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan operasional Pelabuhan Teluk Tapang segera dilaksanakan oleh BUMD dan bekerjasama dengan BUMN.
“Untuk operator pelabuhan, kami harapkan Pelindo dan bekerja sama dengan BUMD,” ungkapnya pada Jumat (23/3/2018).
Dia mengemukakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah menyetujui pembentukan BUMD kabupaten untuk mengelola pelabuhan tersebut.
Pemda setempat juga mengharapkan Pelindo II ambil bagian sebagai pengelola, sehingga terkoneksi dengan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang yang juga dikelola oleh BUMN tersebut.
Nasrul mengatakan keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang penting untuk efisiensi dan mobilitas angkutan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karena selama ini CPO dibawa ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang atau Pelabuhan Dumai, Riau.
“Jadi, Teluk Tapang akan jauh lebih efisien. CPO dari Pasaman Barat, Pasaman Timur, tidak perlu lagi dibawa ke Teluk Bayur,” ujarnya.
Dia mengatakan Pelabuhan Teluk Tapang akan mengakomodasi kebutuhan untuk transportasi laut di Sumbar bagian utara yang juga pusat perkebunan sawit dan komoditas perkebunan lainnya.
Selama ini, tuturnya, jarak tempuh dari Pasaman Barat ke Padang mencapai 300 km, yang artinya sangat tidak efisien untuk angkutan CPO.
“Dampaknya, mjalan-jalan di Sumbar menjadi rusak, daya tahannya tidak lama. Kalau Pelabuhan Teluk Tapang beroperasi, angkutan CPO bisa dialihkan, dan umur jalan bisa lebih lama,” kata mantan bupati Pesisir Selatan itu.
Dengan beroperasinya pelabuhan tersebut, angkutan CPO dari perkebunan sawit sepanjang Pasaman Barat, Pasaman Timur, Agam, serta Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan di Sumatra Utara bisa memanfaatkan Pelabuhan Teluk Tapang.
Nasrul mengatakan Pemprov Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengerjaan jalan menuju pelabuhan serta pengoperasian pelabuhan tersebut guna mendukung program tol laut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
