Bisnis.com, JAKARTA - Operator pergudangan di Pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan di seluruh Indonesia (Apdepi) menyatakan pengelolaan fasilitas pusat konsolidasi kargo (container freight station/CFS) center di Pelabuhan Tanjung Priok perlu melibatkan operator gudang lainnya dan tidak hanya dimonopoli oleh satu atau dua perusahaan saja.
Ketua DPW Apdepi DKI Jakarta Santo mengatakan dengan pola pengelolaan secara bersama-sama dan melibatkan semua stakeholders dan pelaku usaha pergudangan dan logistik terkait diharapkan pemanfaatan fasilitas CFS center di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu bisa lebih optimal.
"Pada prinsipnya saya setuju adanya CFS center di dalam Pelabuhan Priok, tetapi tetep harus dioperasikan bersama, tidak boleh dimonopoli oleh salah satu atau dua perusahaan, juga tidak boleh adanya single billing," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (26/2/2018).
Santo mengutarakan dengan pola kebersamaan dalam pengelolaan fasilitas tersebut, diyakini tidak akan terjadi monopolistik dalam layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) dan otomatis kegiatan pergudangan lainnya di wilayah pabean Priok tetap hidup.
Dia menyatakan hal itu menanggapi telah beroperasinya fasilitas CFS centre Priok oleh PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II (Indonesia Port Corporation) dalam kaitan efisiensi layanan jasa pergudangan barang impor berstatus LCL di pelabuhan tersebut.
Dalam operasionalnya saat ini, CFS center Priok dilaksanakan oleh PT Multi Terminal Indonesia, anak usaha Pelindo II, dan PT Agung Raya Public Warehouse.
"Apalagi tarif layanan kargo impor LCL sudah lebih tertib dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berkat kerja sama semua pihak dan ke depan diharapkan bisa lebih baik lagi," tuturnya.
Santo menambahkan semua pihak perlu mendukung program pemerintah dalam mengefisiensikan biaya logistik demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pelaku usaha pasti mendukung upaya perbaikan dan efisiensi di pelabuhan Priok itu. Namun, catatannya yang terpenting, jangan sampai ada potensi monopoli dalam kegiatan usaha. Simple kok," ujarnya.
