Bisnis.com, JAKARTA-- Pengembangan kawasan skala besar – permukiman, industri, pariwisata - merupakan konsekuensi yang tidak terencana dari semua percepatan proyek infrastruktur strategis. Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana proyek infrastruktur dan properti. Tampaknya belum ada kebijakan yang jelas bagaimana peran swasta dan pemangku kepentingan lain dalam hilirisasi investasi sektor infrastruktur.
Hal ini yang dibahas dalam seminar International bertema Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) pekan lalu.
Budiarsa Sastrawinata, Presiden Kehormatan INTA mengatakan pemerintah perlu memikirkan bagaimana menangkap nilai manfaat jangka panjang dari semua proyek infrastruktur strategis bagi pengembangan kawasan dan pemenuhan rumah yang terjangkau. Nilai manfaat proyek infrastruktur seharusnya dapat dikelola dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Proyek-proyek infrastruktur strategis menciptakan multiplier effect yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan hilirisasi investasi baru, seperti: kota baru, kota LRT, aero-polis, kawasan wisata terpadu, program satu juta rumah dan lainnya. Secara terpisah dan tidak direncanakan, pengembang swasta bereaksi positif untuk memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan upaya mempromosikan kawasan hunian dan permukiman serta kota baru yang sedang mereka kembangkan.
“Ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini. Tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN saja. Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik,” katanya.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah dan swasta dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam rencana tata kota (master plan). Pembangunan sistem angkutan massal (kereta cepat MRT dan kereta ringan LRT) diintegrasikan secara terpadu dengan pengembangan properti serta didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang.
Maraknya pembangunan sistem transportasi umum massal di kota-kota besar dan metropolitan, katanya, menjadi momentum untuk meremajakan kembali kota melalui pelaksanaan pendekatan pembangunan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).
Pengembangan kawasan TOD yang diintegrasikan dengan penyediaan kebutuhan hunian terjangkau menjadi bentuk nyata untuk mewujudkan kota yang inklusif dan mengembalikan kota kepada warganya. Selain itu, TOD juga memberikan banyak manfaat antara lain mengurangi biaya dan waktu transportasi, mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi.
Memadukan pengembangan kawasan hunian skala besar dan penyediaan rumah terjangkau bagi semua kelompok masyarakat berdasarkan sistem transportasi massal (new transit town) sangat dimungkinkan apabila ada kolaborasi para pihak. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan hilirisasi investasi sektor infrastruktur.
