Menhub Minta Segera Lelang Proyek Strategis

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para peserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tidak melakukan korupsi ataupun pungli demi menjaga opini WTP yang sudah empat kali berturut-turut diraih Kementerian Perhubungan.
Wike Dita Herlinda | 14 Februari 2018 19:58 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba simulator pesawat saat melakukan peninjauan di Hanggar Asembly Line N219 PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1). - ANTARA/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para peserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tidak melakukan korupsi ataupun pungli demi menjaga opini WTP yang sudah empat kali berturut-turut diraih Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan Menhub Budi dalam acara Pembekalan KPA di lingkungan kementerian perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang dilansir Rabu (14/2/2018).

"Saya ingin menyinggung saat ada OTT itu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian jangan tergoda dengan kenikmatan sesaat," ujarnya.

Budi menyampaikan bahwa anggaran untuk 2018 di Kementerian Perhubungan sudah mengalami peningkatan. Meskipun pagu anggran tahun ini lebih menurun, dari sisi penyerapan lebih tinggi di Kementerian Perhubungan.

"Target PNBP [Penerimaan Negara Bukan Pajak] untuk 2018 akan menjadi Rp9,001 triliun dari tahun sebelumnya Rp7,23 triliun," tambah Budi.

Untuk mewujudkannya pada akhir Maret 2018 seluruh kegiatan strategis sudah dilelangkan, sehingga kalaupun ada yang belum dilelang bisa dilakukan setelah Maret.

"Ya, karena kalau itu dilelang Maret paling lambat itu satu setengah bulan atau dua bulan berikutnya itu sudah terjadi. Jadi kalau nanti ternyata gagal lelang masih bisa dimungkinkan diulangi lagi pada Mei dan bulan Juli, dan berarti penyerapannya lebih baik, berarti ada investasi, dan itu menunjang proses investasi yang ada di Indonesia," ucap Menhub.

Adapun, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target PNBP 2018 antara lain melakukan upaya peningkatan kapasitas dan volume pelayanan transportasi, meningkatakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan PNBP melalui sistem pembayaran secara elektronik.

Selain itu juga dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif maupun teknis, serta menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan.

"Melaksanakan sesuai dokumen, esensinya adalah bagaimana rencana itu dibuat dengan baik. Perhatikan benar rencana itu dibuat dengan baik. Bagaimana pelabuhan apakah runway atau fungsi perhubungan yang lain memang dibutuhkan untuk masyarakat dan konektivitas.”

Budi juga meminta peningkatan pengawasan terhadap anggaran di Kementerian Perhubungan, dan meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal untuk menggali potensi dengan pemanfaatan aset. Dengan begitu Budi meyakini PNBP 2018 menjadi lebih baik.

“Saya akan berikan reward kepada 10 Kepala Kantor terbaik jika berhasil melakukan kenaikan PNBP secara signifikan. Saya tekankan juga untuk menjaga komitmen dan mengadministrasikan semua dokumen serta dalam pemeriksaan BPK harus kooperatif sebagai tindak lanjut rekomendasi yang baik,” tuturnya.

Tag : kementerian perhubungan
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top