Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah pekerjaan rumah masih membayangi pemangku kepentingan industri karet nasional untuk memcau nilai tambah maupun harga komoditas itu di pasar global, terutama dari segi kemitraan antara industri dengan petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyebutkan secara garis besar ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni strategi pasar ke luar juga upaya peningkatan mutu di dalam negeri.
“Secara ke dalam, memang harus kita perbaiki. Yang pertama, persoalan pascapanen. Karet kita perlu perhatian dan pembinaan,” kata Bambang saat di temui di gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan, Senin (12/2/2018).
Adapun salah satu hal yang perlu dilakukan terkait hal ini menurut Bambang adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan di tingkat petani guna menghasilkan produk dengan mutu bahan olahan karet rakyat (bokar) yang seritme dengan permintaan industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Saat ini, menurutnya, petani cenderung menghasilkan karet dengan mutu bokar ala kadarnya dengan kondisi yang masih kotor dan tidak sesuai dengan permintaan industri. Dengan demikian, pihak industri pengguna karet harus mengeluarkan biaya khusus untuk memperbaiki mutu bokar tersebut.
Industri tentu saja tidak ingin merugi sehingga biaya peningkatan mutu tersebut kemudian akan dibebankan kepada petani yang membuat harga karet di tingkat petani menjadi rendah.
“Jadi, perusahaan misalnya menginginkan karet yang seperti apa, jumlahnya berapa, kita coba kelompokkan masyarakat untuk menghasilkan produk itu, supaya harga di tingkat petani bisa naik,” tambahnya.
Bambang tak menampik jika saat ini sebenarnya sudah ada petani karet di Indonesia yang melakukan pembersihan bokar dan kegiatan peningkatan mutu lainnya. Namun, jumlah mereka masih cukup terbatas dan hal ini membuat harga karet mereka ikut rendah tergerus oleh produk karet yang kebanyakan mutu bokarnya belum memadai untuk bisa diserap oleh industri.
Hal ini tentunya berpotensi membuat mereka merugi karena berimbas tidak mendapatkan insentif yang seharusnya mereka dapatkan setelah melakukan peningkatan mutu.
Namun, diakui Bambang, hal ini juga terjadi karena adanya keterbatasan di tingkat petani dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna memenuhi permintaan industri untuk memasok produk berkualitas tinggi dengan jumlah memadai
“Tapi kan dengan keterbatasan kemampuan petani, mereka terpaksa harus menjual cepat,” kata Bambang.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar industri dan pihak pedagang memiliki kepedulian terhadap para petani karet rakyat dengan cara bermitra. Namun, sebelum kemitraan antara petani rakyat dan industri terjalin, perlu dibentuk sebuah lembaga yang akan menaungi petani sehingga mereka tidak berjuang sendiri-sendiri.
