Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengingatkan seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah untuk mempertajam program kerja dengan beberapa target prioritas tahun depan.
Kebijakan program infrastruktur PUPR pada 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu program yang dilakukan adalah padat karya tunai dan penyelesaian infrastruktur yang sudah dicanangkan.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan petani sehingga ekonomi desa tumbuh.
“Tahun 2019 lebih fokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN),” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (12/2/2018).
Basoeki menjelaskan bidang Sumber Daya Air mencakup pembangunan 46 bendungan baik baru dan lanjutan yang telah dikerjakan sebelumnya, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 200 km, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 40.000 hektare, pembangunan 54 embung, pembangunan 31 pengendali lahar/sedimen, dan pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 22 km.
Selanjutnya, di bidang konektivitas ditargetkan pembangunan jalan mencapai 1.120 km, pembangunan jembatan mencapai 10.029 meter (belum termasuk jembatan gantung), pembangunan flyover/underpass/terowongan mencapai 1.467 meter, dan pembangunan jalan tol mencapai 670 km.
Sementara itu, di bidang Cipta Karya ditargetkan terbangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 5.700 liter/detik, pengolahan air limbah untuk 603.863 kepala keluarga (KK), pelayanan sistem persampahan untuk 1.960.686 KK, dan penataan kawasan kumuh 2.564 hektar. Di bidang perumahan ditargetkan terbangun 13.500 unit rumah susun, 250 ribu unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan dukungan prasarana sarana utilitas (PSU) bagi 30.000 unit.
Basoeki juga menyampaikan pentingnya pengembangan wilayah untuk menanggulangi disparitas, terutama pada wilayah perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
