Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk memberikan tempat bagi promosi usaha produk UMKM di 315 mal di Indonesia selama 2018.
Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perdagangan Luther Palimbong menyebutkan MoU kali ini untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha UMKM agar dapat menjajakan produknya di mal yang menjadi anggota Asosiasi Pengelola Pusat BeIanja Indonesia (APPBI).
Penandatanganan tersebut dilaksanakan antara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti dan Ketua Umum APPBI A Stefanus Ridwan serta disaksikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
MoU ini akan menjadi landasan bagi 315 mal anggota APPBI di sejumlah provinsi untuk memberikan akses penyelenggaraan pameran untuk mempromosikan produk industri UMKM di pusat belanja tersebut. Diharapkan upaya ini menjadi pendongkar pelaku industri kecil menengah menampilkan produk terbaiknya.
Pelaksanaan MoU ini dapat dimanfaatkan pelaku UMKM di wilayah operasional APPBI, yaitu Provinsi Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
“Rencananya kami akan pilih momentum tepat kapan dilakukan pameran. Kami tidak sembarang melaksanakan event itu. Akan disepakati misalnya apakah dilaksanakan saat 17 Agustus atau hari tertentu. Minimal masing-masing mal menggelar satu kali pameran selama satu tahun,” kata Luther kepada Bisnis di Hotel Borobudur, Kamis (1/2/2018).
Luther menjelaskan, pelaksanaan hasil MoU tidak menggunakan biaya APBN. Hanya saja, pemerintah akan mencari event organizer yang berminat melaksanakan pameran. Sementara akan ada pihak ketiga yang bakal melakukan seleksi bagi UMKM yang akan mengikuti pameran dalam pusat perbelanjaan tersebut.
Proses seleksi yang akan dilakukan misalnya pengecekan kualitas barang, memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal, syarat ini diyakini akan menghasilkan kualitas produk yang mumpuni sehingga menarik minat pengunjung mal.
Selain itu, pameran UMKM juga diharap mampu meningkatkan pengunjung ke pusat perbelanjaan, sehingga turut memberikan keuntungan bagi pengelola mal. “Targetnya bahwa masyarakat konsumen lebIh tahu ada produk UMKM yang bagus dan memberikan citra positif bagi produk dalam negeri,” paparnya.
Pemerintah tidak membatasi peserta UMKM yang bakal mengikuti pameran tersebut. Hanya saja, masing-masing mal memiliki kapasitas yang terbatas sehingga turut membatasi jumlah peserta pameran.
