Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dibiayai Jepang, Proyek Kereta Jakarta-Surabaya Groundbreaking Akhir 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan sejauh ini pembicaraan perihal pembiayaan proyek itu berasal dari pinjaman Jepang. Pembicaraan kita, pembiayaan dari loan Jepang dengan soft-loan, artinya murah. Tapi kan sebagai pengguna kita ingin sekali loan itu dengan satu kegunaan yang optimal, yaitu tidak mahal, mudah dan transparan supaya kami sebagai pemerintah bisa mempertanggungjawabkan,kata Budi Karya
Ilustrasi: Kereta cepat Jepang/Reuters
Ilustrasi: Kereta cepat Jepang/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA — Groundbreaking pembangunan kereta Jakarta-Surabaya akan dimulai pada akhir 2018. Pemerintah mengestimasi nilai proyek kereta Jakarta-Surabaya pada kisaran Rp60 sampai Rp100 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan sejauh ini pembicaraan perihal pembiayaan proyek itu berasal dari pinjaman Jepang. “Pembicaraan kita, pembiayaan dari loan Jepang dengan soft-loan, artinya murah. Tapi kan sebagai pengguna kita ingin sekali loan itu dengan satu kegunaan yang optimal, yaitu tidak mahal, mudah dan transparan supaya kami sebagai pemerintah bisa mempertanggungjawabkan,”kata Budi Karya di Gedung BPPT Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dalam konsepnya, Budi menuturkan proyek tersebut diharapkan dapat dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri. Nantinya, proyek itu akan mulai digarap pada akhir 2018. “Kami maunya groundbreaking akhir 2018 tapi nanti dilihat [lagi].”

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan membentuk otoritas khusus untuk menangani proyek tersebut. Luhut mengungkapkan rencana pembentukan otoritas tersebut sejauh ini sudah dibicarakan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Kita lagi mikir, model otoritasnya. Dia [otoritas] misalnya independen tidak BUMN ya, dan bisa mendanai sendiri, issued bond sendiri seperti World Trade Center dan itu sudah sekian puluh tahun terjadi, nah sukses sampe sekarng. Kita sudah bicara dengan pak menteri Bappenas dengan bu Ani [Sri Mulyani] juga kita lagi bicara.”

Lebih lanjut, dengan adanya otoritas tersebut nantinya diharapkan pembangunan proyek-proyek pemerintah tidak hanya berganting pada APBN. “Jadi alternatif pendanaan tidak hanya pada APBN saja. blended finance sekarang sudah maju sekali sampai bisa membiayai juga [proyek] yang mikro-mikro sampe paling besar.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper